Namlea, Kompastimur.com
Paslon Nomor 2
BAILEO, Murad Ismail - Barnabas N Orno akan memberikan Izin Pertambangan Rakyat
(IPR) kepada masyarakat adat pemegang hak ulayat di Pulau Buru.
Murad dan Orno
khusus menegaskan soal tambang rakyat itu, menjawab Kepala Soa Migodo, Muhammad
Nacikit saat berdialog dalam kesempatan roadshow di Kabupayen Buru, kemarin,
Rabu (14/03).
Kepala Soa
Migodo, Muhammad Nacikit dengan lantang melalui pengeras suara meminta kepada
gubernur-wakil gubernur yang baru, agar membekukan semua perizinan tambang yang
terlanjur dikeluarkan gubernur yang sekarang.
"Tolong,
kalau bapak terpilih hancurkan semua izin itu. Hancurkan semua izin itu.Satu
saja pa, Gunung Botak mohon dijadikan tambang rakyat pak," pinta Nacikit.
Nacikit juga
menyampaikan doal Bendung Waeapo Rp.2,1 triliun yang akan mulai dibangun Tahun 2018
ini.
Mewakili tokoh
adat dan masyarakat di sana, mereka mengancam
kalau proyek yang membutuhkan lahan masyarakat adat yang cukup luas ini
akan terhenti, bila IPR tidak turun.
"Satu lagi
pak, waduk yang ada itu sekarang lagi direncanakan pak.Gunung Botak dijadikan
tambang rakyat, Insya Allah waduk di kali Waeapo jalan pak. Jalan itu
pak.Tetapi kalau Gunung Botak tidak dijadikan tambang rakyat, jujur saja,
katong mau bage berapa, tapi waduk itu dia tidak jalan,"tegaskqn Nacikit.
"Kami orang
adat belum bisa bikin sawah, karena itu kami mohon pak kalau Gunung Botak
dijadikan tambang rakyat, pa Murad pasti jadi gubernur Maluku. Sudah pasti,
sudah pasti, sekian pak,"tambahkan Nacikit.
Menanggapi
permintaan tadi, Barnabas Orno mengatakan,
nanti dijawab langsung oleh Murad Ismail.
Ia hanya
bercerita sedikit pengalamannya di Maluku Barat Daya (MBD). Waktu kewenangan
itu masih ada di tangan bupati.
"Saya di
sana di Pulau Romang terjadi seperti itu. Akhirnya ada dua investor di sana,
satu perusahan dan satu tambang rakyat,"cerita Abas.
Ia mengaku,
sebelumnya tambang di Pulau Romang ini seluruhnya mau dicaplok perusahan.
Namun semua
tergantung pemilik hak ulayat, karena kesepakatannya di pemilik lahan, sehingga
ia juga heran dengan kasus di Buru.
Sedangkan Murad
di hadapan masyarakat mengungkap, kalau saat masih menjabat kapolda, sangat
tidak setuju perusahan masuk ke Buru untuk mencaplok areal tambang untuk
pertambangan rakyat.
Karena ketidak
setujuannya itu, ia tidak mendukung Gubernur yang memasukan investor
pertambangan."Sampai saya pindah dari Maluku, saya tidak berbicara dengan
kepala daerah, saya tidak perlu sebut namanya, karena saya tidak
setuju,"akui Murad.
Berbicara labih
lanjut, diakuinya kalau tambang rakyat itu
juga punya permasalahan. Bila tidak dikelola secara profesional, kasihan
juga dengan pertanian yang ada di sekitarnya.
"Bisa
dampaknya, sapi sapi kini sudah mati. Sampai di laut juga ikan bisa mati.
Dengan bahaya merkurinya,"ucapnya.
Ia akan tetap
mendukung tambang rakyat. Namun juga harus dikelola secara profesional. "Kita
bisa panggil investor dari Jakarta, kelola secara profesional dengan libatkan
masyarakat yang ada di sini.Apalagi masyarakat yang punya tanah wilayah, tanah
dati, tanah petuanan, itu harus kita libatkan dengan kita membangun koperasi
koperasi tambang rakyat bekerjasama dengan perusahan investor, sehingga
dikelola secara profesional sehingga dampaknya tidak kemana-mana," ujar
Murad.
Bila tidak
dikelola dengan baik, kata Murad, nanti kasihan dengan anak-anak yang muda,
pertanian juga bisa kena, sapi sapinya juga. Pokoknya semua mahluk yang ada di
muka bumi, merkuri lewat pasti celaka semua.Karena itu IPR harus dikelola
dengan baik dan bebas dari merkuri.
Murad juga
mengungkapkan telah mendapat informasi kalau ada 10 perusahan yang mendapat
izin tambang di Maluku. Dan ia akan meninjau ulang izin tadi. "Kalau kami
terpilih jadi gubernur dan wakil gubernur, insya Allah kita akan tinjau ulang.
Akan kita batalin.Ini bukan akal bunuh akal. Kalau senang bicara lain, susah
bicara lain,"tegas Murad.
"Itu kenapa
saya kembali. Saya tanggalkan jabatan. Saya pulang untuk meluruskan semua hal
hal yang tidak beres yg ada di propinsi Maluku," lagi tanggap Murad..
Murad
mengaku kembali ke Maluku dan ketemu
dengan Barnabas Orno yang punya pengalaman sebagai wakil bupati dan
bupati. Insya Allah saat nanti terpilih,
mereka berdua akan luruskan dan ratakan ssemua yg bengkok.
"Yang lalu
lalu di belakang kita tinggalkan, karena kita tak mau ikut tanggungjawab di
situ. Ada yang belum selesai, kita selesaikan secara adat.Sapa yang harus
bertanggungjawab, sapa yang harus masuk penjara, itu urusan dia,"tanggap
Murad. (KT-11)
0 komentar:
Post a Comment