Jakarta, Kompastimur.com
Kalaulah tema
hari ini yang kita bicarakan adalah Jakarta Bersyariah maka bisa saya pastikan
bahwa tidak akan ada penerapan syariah dalam bentuk hukum positif ataupun
peraturan daerah (Perda) di Jakarta. Demikian disampaikan KH. Taufiq Damas,
Wakil Khatib Syuriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jakarta dalam
diskusi bertema 100 Hari Anies Sandi, Benarkah Ada Jakarta Bersyariah,
Bagaimana Realisasinya? di kawasan Menteng Jakarta Pusat, Rabu (07/02/2018).
"Isu Sara
(suku, agama, ras dan antar golongan) hanya di jadikan sebagai alat kampanye,
contoh kasus di Jakarta. Pilkada DKI Jakarta pada 2017 lalu adalah contoh
penggunaan isu sara dalam pilkada yang paling buruk dan paling brutal selama
proses demokrasi ini paska reformasi", tegas alumnus Al Azhar Kairo ini.
Menurutnya, isu
sara merupakan alat mobilisasi politik paling efektif, masjid dan musola di
Jakarta di gunakan sebagai mimbar politik untuk menyebarkan isu sara. "Ini
tak boleh di biarkan terus menerus terjadi dalam sebuah moment domokrasi
seperti Pilkada, agama di jadikan alat politik untuk mendelegitimasi lawan, ini
berbahaya bagi kehidupan berbangsa kita", tegas Taufiq.
Dia menegaskan,
dalam perjalanan kepemimpinan Anies Sandi ini, isu Jakarta bersyariah memang
ada. Ambillah contoh penutupan Alexis misalnya, itu kebijakan yang tak penting
dan tak jelas, konon hanya berubah nama, sebut Taufiq.
"Warga
Jakarta harus belajar dari Pilkada Lalu, agar semakin dewasa dalam berpolitik.
Saya tidak pernah marah ketika di caci maki, di hujat saat mendukung Ahok
karena saya tahu bahwa warga telah di manfaatkan oleh segelintir elit politik
yang menggunakan isu sarah sebagai alat", tukas aktifis RelaNU ini".
Sementara di
kesempatan yang sama, Masri Ikoni Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda
Islam Indonesia (PP GPII) mengatakan penerapan syariah itu memang ada dalam
penerapan hukum positif Indonesia, katakanlah pengadilan agama.
Dalam konteks
negara kota yang di contohkan Nabi Muhammad dalam piagam Madinah bahwa
kebhinekaan, kemajemukan, hak yang sama antara semua komunitas.
Dalam konteks ke
Indonesian menjadi masalah besar ketika penerapan di tarik ke wilayah politik.
Teriak teriak paling kenceng tentang syariah tapi di bawa bawa ke ranah politik
apalagi menggunakan isu sara sebagai senjata.
"Saya
pastikan saya tidak akan pernah setuju penggunaan isu sara ini dengan membawa
bawa agama ke ranah politik. Namun jika syariah itu masuk pada personifikasi
personal saya setuju tapi tidak untuk wilayah politik", tegas Masri.
Menurut dia,
bahwa dalam Pilkada DKI lalu Anies Sandi yang paling di untungkan dengan adanya
isu sara, isu Jakarta bersyariah sebuah fakta dalam masyarakat, itu terang
terjadi jadi stop politisasi Masjid untuk kepentingan politik, sebut pria asal
Menado ini. (KT-Rls)
0 komentar:
Post a Comment