Manokwari, Kompastimur.com
Kasus
dugaan Korupsi pembangunan Kantor Perumahan Rakyat Papua Barat yang sempat
menyita perhatian publik hingga saat ini statusnya masih sebatas Lidik,
ada peningkatan meski sejumlah elemen menggelar demo berjilid-jilid di Markas
Polda mendesak penuntasan kasus tersebut.
Direktur
Kriminal Khusus Polda Papua Barat Kombes Pol Budi Santoso saat ditemui Wartawan
Kamis (21/2) mengatakan kasus yang diduga terdapat indikasi korupsi Rp 4,2
Milyar kini masih sebatas dilakukan klarifikasi terkait pengadaan tanah
" Kasus ini
belum selesai, mereka kan ada penelitian dokumen dan juga klarifikasi
berkas jadi kita tidak bisa mengintervensi harus segera cepat " Kata
Dirkrimsus Polda Papua Barat
Dijelaskan saat
ini karena masih dalam proses penelitian berkas sehingga sejauh ini ada sekitar
5-6 Orang yang telah di panggil untuk di minta klarifikasi, mereka yang
dipanggil termasuk kepala Dinas Perumahan Rakyat Papua Barat.
"Karna ini
prosesnya masih lidik maka namanya bukan per berita acara pemeriksaan
saksi, namun ini hanya sebatas klarifikasi mengenai informasi dan dokumen
yang dibutuhkan oleh penyidik Polda " Kata Budi Santoto ketika ditanya
sudah berapa saksi yang diperiksa sejauh ini.
Selain itu dia
juga menyebut Dokumen yang telah dimilki penyidik sejauh ini berupa Dokumen
pelaksana anggaran (DPA) yang nanti menjadi timbal balik bersama pemeriksa dari
BPKP terkait adanya kekurangan dokumen apa bisa saling berbagi.
" Kita juga
telah memanggil kuasa pengguna anggaran KPA untuk diklarifikasi mengenai
sejumlah dokumen termasuk dokumen kontrak yang kita anggap telah fiks "
Ujarnya
Budi bahkan
membantah sudah di kirim surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) saat
dikonfirmasi wartawan karena adanya kabar SPDP yang telah dikirim kepada Jaksa
justru dikembalikan ke penyidik Direktorat Kriminal Khusus Polda Papua Barat
"
SPDP, belum ah yang ngomong siapa? kalau sudah naik sidik boleh
punya kewajiban tempos waktunya kita diberi tuju hari " Bantah Dirkrimsus
Tekait dengan
dugaan korupsi pengadaan tanah untuk pembangunan Kantor Dinas Perumahan Rakyat
Papua Barat sejumlah elemen dari Mahasiswa dan Pemuda yang tegabung dalam Forum
Legislasi Mahasiswa Indonesia (FLMI) bukan hanya berupa aksi demo Forum
ini di Tahun 2017 lalu mendesak Penyidik Polda agar segera menuntaskan kasus
tersebut melalui media cetak dan elektronik. (KT-ARA)
0 komentar:
Post a Comment