Ambon, Kompastimur.com
Anggota
DPR RI asal Provinsi Maluku yang juga Koordinator
Wilayah Indonesia Timur DPP Partai Golkar, Edison Betaubun menegaskan
bahwa apa yang dikatakannya dalam orasi politiknya, di Acara Kampanye
Rapat Terbuka Partai Golkar (Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku,
Nomor Urut 1 (SANTUN), di Gedung Sport Hall, Karang Panjang-Kota Ambon, Selasa (21/2)
merupakan fakta yang tak harus ditutupi.
“Saya warga GPM, apa yang saya sampaikan itu
adalah sebuah fakta kebenaran bukan cerita kewel (cerita boohong-red). Justru mereka
yang sengaja membat isu-isu dalam berita yang tidak sesuai, akan Saya proses
sesuai hukum. Mereka harus tahu bahwa Saya Anggota DPR RI punya hak imunitas
dalam Undang-Undang, maka jangan bicara sembarangan,” kata Betaubun disela-sela
keahirannya pada acara peningkatan kapasitas aparatur pemerintah kelurahan dan
desa/negeri di The Natsepa Hotel, Jumat (23/02) sebagaimana dikutif dari
Intimnews.
Dirinya berharap Bawaslu akan memanggilnya hingga
akan membeberkan semua interpertasi miring pihak yang menanggapinya sebagai isu
SARA.
“Yang saja jelaskan kemarin itukan fakta,
adanya kesepakatan Malino, kalau Gubernur itu sudah dua pperiode Kristen, maka
dua periode harus Muslim. Terkait pernyataan Saya tentang dukungan Ketua Sinode
itu, tidak perlu Saya jawab, silahkan kalian tanya saja kepada Ketua Sinode. Begitu
juga dengan pernyataan dari GMKI yang tidak masuk akal itu, saya tegaskan
kepada mereka, kalau Saya ini juga adalah aktivis GMKI dari awal,” tandasnya.
Disinggung soal pernyataan jabatan Sekda yang
diberikan kepada warga GPM, sehingga muncul ketersinggungan dari warga GPM,
lantaran menilai Betaubun telah menyeret agama dalam politik praktis, Dia
mengatakan hal itu tterjadi karena penilaian miring sebagian pihak.
“Kenapa saya bilang Gubernurnya Islam yang
terpilih. Saya kan minta supaya Sekdanya itu GPM dong? Salahnya dimana? Salah saya
dimana, dan kalau ada yang mengatakan itu semua, merupakan bentuk untuk
menyeret gereja dalam kepentingan politik, Saya tegaskan, mereka semua yang
ngomong itu merupakan pendukung kandidat lain dan bukan karena bicara
berdasarkan sebuah kenyataan,” ujarnya.
Ditanyai lagi mengenai jabatan Sekda yang
merupakan jabatan birokrasi dan bukan jabatan objek politik, Dia menegaskan,
itu adalah fakta yang dirinya kemukakan.
“Justru itu kalian wartawan harus muat berita
yang masuk akal, zaman dulu Pak Karel Gubernur, Wakilnya Islam dan Sekdanya
Katholik, kenapa begitu? Supaya kalian tahu ada keadilan dan keseimbangan dalam
kehidupan kebersamaan di Maluku,” paparnya.
Sebab menurutnya, yang Ia sampaikan itu
merupakan kenyataan.
“Kalau sampai Saya menyampaikan itu tidak
betul, pasti Ketua Sinode sudah buat tanggapan kan? Tapi Ketua Sinode tidak
menanggapi ini, sebab kalau ditanggapi nanti orang-orang yang tidak tahu
apa-apa akan membuat masalah. Jadi kalau mau bicara GPM, lalu kalau mereka
berbicara tentang kenapa Saya minta Sekda orang GPM. Dan kalau Gubernur Muslim,
Saya minta Sekda GPM, apakah itu salah,” herannya.
Disingung lagi terkait perjanjian Malino,
dirinya tegaskan, agar perjanjian Malino harus diketahui semua elemen
masyarakat.
“Makanya suruh mereka baca dulu kesepakatan
Malino. Jangan cuma dengar-dengar cerita. Dan untuk kali ini, mau Assagaff atau
Murad, mereka tetap menang. Kalau sudah periode berikut baru Muslim jangan
maju, kasih kesempatan buat yang Kristen,” pungkasnya. (KT-01)
0 komentar:
Post a Comment