 |
| (Sayed Junaidi Rizaldi) |
Jakarta, Kompastimur.com
Direktur
Eksekutif 98 Institute, Sayed Junaidi Rizaldi, menilai, peran Unit Kerja
Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila atau disingkat UKP-PIP selama ini kurang
maksimal.
Sudah sekitar
lima bulan Yudi Latief ditunjuk sebagai Kepala UKP PIP oleh Presiden Joko
Widodo atau Jokowi namun kinerjanya belum dirasakan secara maksimal oleh
masyarakat.
Sayed
mencontohkan, kejadian pada Rabu, (7/2/2018) ada seorang biksu dan umatnya
dilarang beribadah didalam rumahnya sendiri oleh warga di Desa Babat, Kecamatan
Legok, Tangerang, Banten.
Lantas, pada
Minggu (11/2/2018) telah terjadi penyerangan oleh orang yang menggunakan pedang
kedalam Gereja St Lidwina yang terletek di Dukuh Jambon, Desa Nogotirto,
Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Yogyakarta.
"Ini
tamparan keras bagi UKP PIP," ujarnya kepada wartawan di Jakarta
Senin (12/2/2018).
Tidak hanya UKP
Pancasila kata Sayed, peran Badan Intelijen Negara (BIN), Kepolisian dan
Menkopolhukam juga harus maksimal dalam mendeteksi gejala-gejala yang terjadi.
"Semua
komponen harus saling bersinergi untuk meminimalisir kejadian serupa tidak
terjadi lagi," ujar aktifis mahasiswa '98 ini.
Pak Cik sapaan
akrabnya menambahkan, peran UKP Pancasila sangat dibutuhkan dalam negara ini.
Karena, sering terjadinya distorsi keagamaan tidak luput dari peran pemuka
agama dan pemuka masyarakat yang kadang - kadang tidak sejalan.
"UKP
Pancasila harus turun kebawah memberikan pemahaman kepada masyaraka, awak
media, anak-anak muda, pemuka agama, pemuka masyarakat melalui penyuluh dan
pelatihan," tegas Pak Cik.
Konstitusi
negara memang menjamin kebebasan beragama akan tetapi tidak didukung kinerja
pembantu Presiden yang cenderung main nyaman kalau tidak mau dikatakan dua
kaki.
Sehingga
lanjutnya, konflik-konflik yang terjadi seakan menjadi alat kapitalisasi posisi
tawar ke profil. Apalagi setiap konflik selalu terkait dengan operasional
cost yang dikeluarkan.
Tanggal 8 dan 10
Februari 2018 lalu telah diadakan Musyawarah Besar (Mubes) pemuka agama untuk
kerukunan bangsa yang diselenggarakan oleh kantor utusan khusus Presiden.
Pertanyaan saya pemuka-pemuka masyarakat ini mengakar atau tidak kebawah?
"Karena
dialog-dialog seperti ini sering dilakukan tetapi cuma sampai diatas tingkat
permukaan air. Jadi harus prioritas kepada prioritas penyuluhan tentang
pentingnya HANKAMRATA (Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta)," ujarnya.
Karena masih
menurut Pak Cik, jangan terkesan menyelesaikan masalah seperti pemadam
kebakaran yang memadamkan api kalau ada kebakaran atau masih parsial. Gerakan
penyuluhan dan pelatihan ini harus masiv, terorganisir dan terukur.
"Ini
menjadi tanggung jawab yang sangat komprehensif yang dipikul oleh lembaga yang
dipimpin kang Yudi Latief," ujar Pak Cik menutup pembicaraan.
(KT-Rls)
0 komentar:
Post a Comment