Ambon, Kompastimur.com
Nasib para
pendidik saat ini semakin memprihatinkan. Bukan hanya karena beban kurikulum
yang harus dipenuhi, bukan hanya masalah administrasi namun yang lebih
memprihatinkan adalah faktor kesejahteraan.
"Pasalnya,
hingga saat ini para guru pulau Masela kabupaten MBD yang berbatasan dengan
Australia belum menerima gaji, tunjangan tambahan penghasilan dan sertifikasi
Guru. Bahkan mirisnya lagi, gaji yang konon sudah dikirim pada rekening
bendahara sejak medio Desember tak kunjung dibayar," kata Ketua Persatuan
Guru Republik Indonesia (PGRI) kecamatan pulau Masela, Metusail Wakim kepada
media ini melalui sambungan selulernya, Senin (8/1).
Oleh sebab itu,
kata Wakim, PGRI pun berupaya menyuarakan hal tersebut ke Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Maluku Barat Daya. Namun hasilnya nihil dan bahkan
pihaknya mendapatkan teror via telepon seluler dari bendahara kecamatan Pulau
Masela yang mengancam tidak akan membayar gaji guru Pulau Masela.
Bahkan anehnya, menurut Wakim oknum bendahara
bersama Camat justru mempertanyakan kredibelitas PGRI dan hak PGRI menyuarakan
hal ini.
"Untuk itu
saya bersama PGRI Pulau Masela mendesak Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku
Barat Daya segera mencopot Camat Pulau Masela bersama bendahara,"
tandasnya.
Ditambahkan
Wakim, pihaknya pada tanggal 6 November 2017 lalu sudah pernah bertemu langsung
dengan Hendrik Bebena selaku Camat Pulau Masela terkait pemotongan gaji,
pembayaran kekurangan dan tunjangan lainnya yang tidak dibayarkan bendahara. Sampai
tunjangan perbatasan yang tak pernah diakomodir, padahal sudah ada SK Bupati
sejak tahun 2014.
“Sudah berulang
kali pertemuan namun tidak ada hasil. Kami hanya meminta Pemda segera mencopot
Camat dan bendahara. Sebab tunjangan banyak yang disembunyikan dan pembayaran
gaji tidak berdasarkan daftar bayar," bebernya.
Sebab, menurut Wakim bila hal ini tidak
digubris bisa membahayakan nasib guru dan makin memperburuk dunia pendidikan di
wilayah perbatasan.
"Apalagi,
para guru Pulau Masela banyak mengeluh terkait kinerja Camat dan bendahara yang
buruk dalam melayani. Bahkan aktivitas perkantoran di kantor camat, justru
terlihat seperti taman bermain anak-anak PAUD. Dimana para PNS hanya datang dan
lebih banyak nongkrong di tempat santai hingga jam kantor usai," tutupnya.
(KT-IE)
0 komentar:
Post a Comment