Jakarta,
Kompastimur.com
Presiden Joko Widodo
hari ini, Rabu, 6 Desember 2017, menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
(DIPA) Tahun 2018, kepada 86 kementerian dan lembaga (K/L) yang nilai
seluruhnya mencapai Rp847,4 triliun, serta DIPA transfer daerah dan dana desa
tahun 2018 sebesar Rp766,2 triliun. DIPA tersebut merupakan bagian dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2018 yang
berjumlah Rp2.220,7 triliun.
Jumlah yang
sangat besar tersebut harus dikelola dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya
untuk kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, Kepala Negara mengingatkan kepada
para jajarannya dan kepala daerah di seluruh Tanah Air untuk memperbaiki
kualitasnya agar tidak mengulangi kesalahan-kesalahan sebelumnya.
"Harus kita
jaga bersama-sama baik dari sisi perencanaan, penganggaran, maupun nantinya di
dalam implementasi pelaksanaannya," ujar Presiden saat memberikan sambutan
usai penyerahan DIPA 2018, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.
Selain itu,
Presiden juga meminta para jajarannya untuk segera membenahi sistem tata kelola
dan administrasi APBN agar lebih efektif dan efisien. Mengingat selama ini
masih banyak sistem di Indonesia yang menghabiskan waktu, tenaga, dan pikiran
tanpa hasil yang maksimal.
"Saya minta
pada seluruh menteri, lembaga, pemerintah daerah, untuk terus melakukan
penyederhanaan dalam pelaksanaan APBN sehingga orientasinya adalah hasil, bukan
orientasinya prosedur," ungkap Presiden.
*Penggunaan
Anggaran Negara Harus Bermanfaat Bagi Masyarakat*
Dalam
sambutannya, Presiden menyampaikan sejumlah arahan terkait pengelolaan dana
APBN baik di tingkat kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah. Salah
satunya, Presiden meminta seluruh pihak terkait untuk selalu berkoordinasi dan
memperkuat sinkronisasi, keterpaduan, serta sinergi antar kegiatan yang didanai
APBD kota, APBD kabupaten, APBD provinsi, APBN, hingga dana desa.
"Ini harus
sambung, harus terintegrasi. Kalau tidak, ini saya ulang lagi, bangun
bendungan, bangun waduk-waduknya, irigasinya bertahun-tahun _enggak_ ada.
Jangan kita ulang sekali lagi seperti ini," tutur Presiden.
Lebih lanjut,
Presiden juga menekankan pentingnya perencanaan dan penggunaan anggaran yang
fokus pada kegiatan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Indonesia.
Selain itu, belanja publik dan belanja mandatory juga harus terus ditingkatkan.
Mulai dari belanja pendidikan, kesehatan, dana desa, hingga infrastruktur.
Upaya mengubah
pola lama juga tak luput dari arahan Kepala Negara. Utamanya dalam hal
pelaksanaan program dan kegiatan yang terstruktur dan tidak menumpuk pada waktu
tertentu. Hal ini penting karena menyangkut peredaran uang, pertumbuhan
ekonomi, serta inflasi nasional.
"Perda APBD
harus disahkan tepat waktu untuk mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan,
untuk menghindari penumpukan nanti anggaran di akhir tahun," ucap
Presiden.
Terakhir, yang
tak kalah pentingnya adalah efisiensi dalam penggunaan anggaran termasuk
belanja operasional di kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah. Presiden
juga menginginkan agar dana desa digunakan secara swakelola melalui program
padat karya di setiap daerah.
"Saya ingin
mengingatkan kita semua harus fokus bekerja. Saya minta supaya terus
meningkatkan koordinasi di seluruh jajaran sehingga APBN dapat menjadi
katalisator pembangunan. Juga jangan lupa mengandeng sktor swasta untuk
berpartisipasi dalam pembangunan nasional khususnya di infrastruktur,"
ujar Presiden mengakhiri arahannya. (KT-Rls)
0 komentar:
Post a Comment