Manokwari, Kompastimur.com
Ketersediaan
sembilan bahan pokok (Bapok) harus dikendalikan agar tidak menimbulkan gejolak
di masyarakat. Harapan kita agar terwujud kestabilan harga pangan dan kebutuhan
pokok tersedia dengan baik dan aman. Demikian disampaikan oleh Wakil Gubernur
Papua Barat, Mohammad Lakotani pada saat memimpin Rapat kordinasi pangan
menjelang Natal dan Tahun Baru 2018 di Kantor Gubernur Papua, Manokwari
(18/12).
“Untuk itu, perlu
terus lakukan pemantauan dan melaporkan perkembangan harga pangan, serta
hambatan distribusi dan jumlah stok pangan,” Ujar Wagub Muhamad Lakotani.
Pada kesempatan
ini, Kepala Bidang Distribusi BKP Kementerian Pertanian Liek Irianti
menerangkan secara umum ketersediaan komoditas pangan pokok/ strategis nasional
seperti Beras, Jagung, Minyak Goreng, Bawang Merah, Cabai (Besar dan Rawit),
Daging dan Telur Ayam Ras surplus sehingga aman, namun terdapat 2 komoditas
yang ketersediaan produksinya masih defisit, yaitu Kedelai dan Daging Sapi,
sehingga dipenuhi dari Impor.
Ketersediaan
produksi Gula Pasir defisit, namun masih bisa dipenuhi dari carry over produksi
bulan sebelumnya (surplus) sehingga selama HBKN Natal-Tahun Baru diprediksi
aman.
"Kekurangan
daging sapi sudah diantisipasi dengan penyediaan daging sapi/kerbau sekitar
70,66 ribu ton, terdiri dari sapi siap potong lokal 173,99 ribu ekor setara
29,60 ribu ton, sapi siap potong eks-impor 55,29 ribu ekor setara 11,0 ribu
ton, stok daging sapi di 57 gudang importir 11,25 ribu ton, stok daging kerbau
di Bulog 18,81 ribu ton," Ungkap Irianti.
Ditambahkan,
dengan total kebutuhan bulan Desember sekitar 50,5 ribu ton, maka masih
terdapat surplus sekitar 20,18 ribu ton.
Ketua Satgas
Pangan Papua Barat, Fredrik Tuasela menegaskan bahwa untuk menjaga ketersediaan
pangan, masyarakat diharap untuk tidak menimbun bahan pangan.
"Penindakan
akan dilakukan bagi pelaku usaha pangan yang melakukan penyelewengan, ini
adalah langkah terakhir yang akan kami lakukan," lanjut Fredrik.
Kata Frederik
kedepan pihaknya akan mengecek Standar Operasional (SOP) Bongkar muat di
Pelabuhan pihaknya akan berkordinasi dengan pihak Pelindo Manokwari.
Sementara Kepala
Pelindo Manokwari Hamsin mengatakan menjelang Natal dan Tahun Baru 2018 ini
sudah empat Kol (Kapal) melakukan bongkar muat di Pelabuhan jadi untuk
ketersediaan Bapok menjelang Perayaan Natal dan Tahun Baru sekiranya aman.
" Proses
pembongkaran sudah di lakukan tinggal di distribusikan ke Gudang dan Toko, hal
itu menjadi tanggung jawab Distributor, " Kata Hamsin
Meski demikian
dia mengatakan yang menjadi kendala dalam proses bongkar muat selama ini karena
sebagian besar para distributor tidak memiliki Gudang penyimpan hal ini membuat
barang melalui jalur kapal selalu tertumpuk di Pelabuhan.
" Saya
menghimbau kepada para pengusaha agar jangan sampai barangnya tertumpuk di
pelabuhan, kita beri waktu tiga hari rens waktu sebab kontener di pelabuhan
untuk tempat singgah bukan tempat menumpuk ," Jelasnya.
Berdasarkan data
Bulog, bahwa stok 8 komoditas BULOG yang dikelola, aman, masyarakat tidak perlu
khawatir. Khusus untuk komoditas beras BULOG bahkan sudah memiliki stok sebesar
1,1 juta ton, sehingga dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional,
setidaknya untuk sekitar 5 bulan kedepan.
Adapun stok
Bulog untuk komoditas lainnya yaitu: gula pasir 413,34 ribu ton; jagung 29,35
ribu ton; daging sapi 18 ton; daging kerbau 17,77 ribu ton; bawang merah 30
ton; bawang putih 293 ton; dan minyak goreng 1,18 juta liter.
Berdasarkan
pantauan Kementerian Pertanian kondisi harga pangan di Papua Barat sepanjang
tahun 2017 sangat stabil antara lain jagung, kedelai, bawang merah, cabai merah
keriting, daging sapi murni, dan gula pasir.
Beberapa harga
komoditas pangan tahun 2017 bahkan cenderung turun dibanding tahun 2016,
misalnya bawang merah turun 1,95%, daging ayam ras 7,72%, terigu 3,98%, gula
pasir 7,75%, bahkan telur ayam turun sekitar 15,4%.
Hal tersebut
menunjukkan tingkat stabilitas pasokan dan harga pangan di Papua Barat terjaga
dengan baik.
Turut hadir
dalam rakor pangan ini perwakilan Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian
Pertanian, wakil dari BULOG, Satgas Pangan, Bank Indonesia, Dinas Perdagangan,
Pelindo, para Kepala Dinas baik provinsi maupun kabupaten di Papua Barat, serta
pemangku kepentingan terkait. (KT-ARA)
0 komentar:
Post a Comment