Piru, KompasTimur.com
Pertemuan Ketua Komisi C dengan
Dinas Pariwisata selaku mitra kerjanya kemarin (Kamis-red) dipimpin oleh Ketua
Komisi C DPRD Maaruf Tomia dengan Kadis Pariwisata dan Kebudayaan Yan Soukota
dan para kepala bidang lainnya guna untuk membicarakan persoalan Reviuw Rencana
induk pengembangan pariwisata Kabupaten Seram Bagian Barat.
Pertemuan ini mempertemukan ketua
komisi B dengan Dinas Pariwisata yang diundangan untuk memboboti Review Rencana Induk Perencanaan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kabupaten Seram Bagian Barat
(SBB).
Ketua Komisi C DPRD SBB La Maaruf
Tomia Kepada KompasTimur.Com, Jumaat (8/12/) Saat dikonfirmasi mengatakan
selaku ketua komisi sekaligus merupakan mitra kerja dari dinas pariwisata, melakukan
pertemuan ini dengan tujuan akan melihat lebih dalam beberapa point penting
terkait dengan pengembangan wisata di Kabupaten SBB.
"Selaku komisi yang
bermitra dengan dinas pariwisata dalam pertemuan memberikan beberapa masukan demi
terintegrasi pembangunan pariwisata yang melibatkan intansi-intansi terkait
karena membangun pariwisata harus memiliki infrastruktur pariwisata, adanya
jalan komunikasi sehingga peran dinas-dinas terkiat juga harus terintegrasi dengan
pembangunan pariwisata itu" ungkap Tomia.
Ditambahkannya, ada juga
pengembangan sumber daya manusia dalam rangka pengembangan pariwisata ini
sangatlah penting, karena jika masyarakat kita tidak disiapkan dengan sumber
daya manusia yang mapan akan susah untuk
mengelola dan membangun pariwisata.
“Seharusnya dilakukan pelatihan
pelatihan agar Sumber daya Manusia yang dimiliki mampu mengembangkan potensi
wisata yang ada di Kabupaten Seram Bagian Barat ini,” ucapnya.
Salah satu masukan dan kemudian
yang harus dilakukan dan ditindaklanjuti oleh intansi terkait dalam hal ini yaitu
promosi, karena walaupun kita memiliki banyak destinasy namun jika tak
dipublikasikan ke khalayak ramai menurtu Tomia itu sama saja.
“Untuk saat ini di SBB sebenarnya
destinasi wisata lebih banyak dan lebih berpotensial dari daerah-daerah lain, namun
kita masih dikalahkan dari sisi promosi sehingga bagian promaosi ini memang harus
digenjot oleh dinas pariwisata,” tegasnya.
Salah satu contohnya dibeberapa
daerah luar sperti wakatobi maju karena pariwisatanya dipromosikan, sehingga
potensi pariwisata menjadi dikenal dan banyak menghasilakan PAD untuk daerah
itu sendiri.
Selanjutnya adapula masukan yang
lain yakni kawasan kawasan pariwisatanya harus di tetapkan dalam sebuah kawasan
dan harus melalui sebuah regulasi atau perda sehingga arah pembangunannya
selain berdasarkan RIPPDA tetapi di tetapkan pula melalui peraturan daerah
sehingga alokasi pembangunan itu semakin diperkuat pembangunannya baik
bersumber dari APBD maupun dari APBN .
“Karena di SBB ini, kita
terkadang mengalami masalah terkait dengan pembebasan lahan ini harus pula
terintegrasi baik dengan desa, sebab kita banyak tanah adat maka itu harus
terintegrasi dengan desa supaya koordinasi dengan tanah adat tampa mencidrai
tatanan adat sehingga pembebasan lahan lebih dapat dipercepat dari desa adat
itu sendiri,” jelasnya.
Menurut Maaruf Kawasan kawasan
pariwisata SBB juga ada yang berada pada kawasan hutan lindung sehingga ini
juga harus terjalin kerjasama yang baik .
Selain itu, dengan adanya RIPPDA yang
diterapkan sebagai Perda, maka pembangunan pariwisata akan menjadi lebih ringan
bukan saja mengharapkan APBD namun salah satu syarat untuk adanya alokasi APBN
untuk pembangunan pariwisata.
Dirinya mengaku, Komisi dan mitra
kerja akan mengupayakan agar kembali mereviuw RIPPDA sehingga arah pembangunan
lebih jelas karena dengan adanya RIPPDA ini dapat menjadi acuan dan pedoman.
“Kita akan selalu mengapresiasi
apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan perlu juga adanya evaluasi karena
sampai dengan saat ini pulau Kassa itu juga tidak menghasilkan PAD tetapi sudah
menelan anggaran yang besar lewat APBD tampa ada sumbangsinya untuk PAD,”
paparnya.
Dengan direvisinya RIPPDA ini bertujuan
supaya ada muatan-muatan dan poin-poin yang penting sehingga dapat memperkuat
pembangunan pariwisata , disamping itu juga harus ada penguatan sumber daya
manusia yang perlu diterapkan oleh dinas pariwisata itu sendiri.
Olehnya itu, Pemda SBB serta
intansi dinas pariwisata diharapkan untuk selalu fokus mengembangkan serta
mempromosikan icon-icon pariwisata yang ada dikabupaten SBB, serta didukung
pula dengan sumber daya manusia agar dapat mengelola pariwisata itu sendiri
demi mendongkrat naiknya PAD. ( KT FS)
0 komentar:
Post a Comment