Ikatan
Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) membongkar adanya penyimpangan dana Rp. 1,7 milyar
di Bendahara Rutin Sekertariat Daerah Pemkab Buru.
Hal iti
diungkapkan Ketua Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kabupaten Buru, Dahlan M
Fatah saat melakukan aksi demo di Kantor Bupati Buru, Kamis (28/12) siang.
Demo di
kantor bupati ini melibatkan sejumlah aktifivis mahasiswa dari IMM, GMNI dan
PMMI.
Sebelum
menuju kantor bupati, puluhan pendemo ini sempat mendatangi Kantor Diknas,
Kantor Perhubungan, Kantor Dinas Kesehatan dan Dinas Perikanan setempat.
Kepada
wartawan koran ini, Dahlan M Fatah mengaku penyimpangan dana Rp.1,7 milyar itu
terjadi pada tahun anggaran 2016 lalu.
Konon
katanya, yang bertanggungjawab atas dana tersebut adalah Sekda Drs Ahmad
Assagaff MSI dan Bendahara Rutin La Joni.
Keduanya
dengan sengaja mengeluarkan dana itu untuk membiayai satu event kegiatan pada
suatu tempat. Padahal kegiatan itu tak terkait dengan kepentingan daerah dan
juga tak ada pos anggarannya.
Sampai
berita ini dikirim, baik Sekda maupun Bendahara Rutin tidak dapat dimintai
keterangan. Keduanya tidak berada di tempat saat demo tadi.
Sementara
itu, Dahlan M Fatah dan kawan-kawan saat berorasi di depan pintu masuk kantor
bupati, mengatakan agar bupati selektif menempatkan pejabat yang akan menduduki
posisi esalon II.
Mereka
menuntut agar pejabat yang sudah mendapat raport merah dari DPRD Buru dan juga
BPK RI, agar tidak lagi ditempatkan di pos yang sama.
Saat demo
berlangsung, Bupati Ramly Ibrahim Umasugi tidak berada di tempat. Sedangkan
Wabub Amustofa Besan yang berada di kantor sedang menerima tamu.
Karena itu,
Dahlan dalam orasinya, mengaku kalau mereka hanya bisa mengelus dada kalau tak
dapat menemui Wabup.
Setelah
menyinggung sejumlah penyimpangan anggaran di sejumlah OPD, Dahlan tiba-tiba
saja melontarkan ucapan, kalau ada juga penyalahgunaan dana Rp.1,7 milyar di
Sekertariat Daerah.
Ia mengaku,
berbagai penyimpangan itu sudah mereka buat dalam laporan dan telah siap
diserahkan kepada instansi kepolisian guna ditindaklanjuti.
Banyak
terjadi kecurangan dan penyelewengan di OPD. Duitnya dinikmati pimpinan OPD dan
ada yang menyimpannya di rekening pribadi.
Setelah
menunggu sekian lama, akhirnya Wabup Amustofa Besan mau menerima para pendemo.
Dahlan dkk akhirnya diajak berdialog.
Sedangkan
Wabup ditemani tim Pansel Seleksi Pejabat Esalon II, Efendy Rada dan Rudi
Surniah, serta Kepala Inspektorat,
Sugeng Widodo SP.
Dahlan
kepada wartawan usai pertemuan itu mengatakan, kalau Wabup telah mendengar
unek-unek yang disampaikan mereka.
Kemudian Wabup
mempersilahkan Pansel untuk memberikan penjelasan soal seleksi pejabat. Di
hadapan Dahlan dkk, Tim Pansel komitmen sangat selektif dan tetap memperhatikan
masukan dari OKP.
Sedangkan Wabup
mengaku akan menampung aspirasi mahasiswa tadi. Terjait dengan seruan adanya
dugaan penyimpangan di sejumlah OPD, Wabup telah perintahkan kepala inspektorat
agar menindaklanjutinya.(KT-10)
0 komentar:
Post a Comment