Namrole, Kompastimur.com
Kepala Desa
(Kades) Emguhen, Kecamatan Kepala Madan, Kabupaten Buru Selatan (Bursel), Henok
Hukunala diduga telah melakukan penggelapan Dana Desa (DD) sebesar Rp. 150 juta
untuk membayar hutang pribadinya.
Dugaan itu
diungkapkan salah satu sumber dari Desa Emguhen kepada wartawan di Namrole,
Sabtu (2/12).
“Kades Emguhen,
Henok Hukunala diduga telah menggelapkan DD sebesar Rp. 150 juta ketika
melakukan pencairan di Bank Maluku Cabang Namrole kurang lebih 2 minggu lalu,”
ucap sumber tersebut.
Menurut sumber
tersebut, DD tersebut seharusnya digunakan antara lain untuk membayar insentif
perangkat Desa Emguhen yang terdiri dari lima orang anggota Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) dan delapan orang perangkat Desa termasuk Kades
sendiri serta membeli satu unit motor dinas.
Namun fatalnya,
karena sang Kades memiliki banyak hutang yang diduga digunakan untuk
kepentingan pribadi, akhirnya ketika Kades melakukan proses pencairan di Bank
Maluku, ternyata sebanyak empat orang yang selama ini memberi pinjaman
hutang kepada Kades telah menunggu di
Bank Maluku.
“Ketika Kades
habis pencairan ternyata sebanyak empat orang yang kasih utang ke Kades sudah
tunggu Kades di Bank dan langsung menagih hutangnya sehingga terakhir Kades
hanya pulang dengan uang sebesar Rp. 100.000 saja,” ungkap sumber tersebut.
Akibatnya,
sejumlah perangkat Desa yang merasa dirugikan oleh langkah sang Kades ini pun
melaporkan kondisi tersebut kepada Kepala BPMD Kabupaten Bursel David Seleky
untuk memediasi masalah ini minggu lalu.
Dimana, atas
laporan tersebut, David pun memanggil Kades untuk mempertanyakan sekaligus
memediasi masalah ini.
Lanjut sumber
ini, atas mediasi David tersebut, Kades mengaku akan segera membayar insentif
para perangkat Desa Emguhen selama dua bulan karena masih ada uang.
“Tetapi,
ternyata janji itu adalah janji kosong saja, sebab ketika keesokan harinya
sejumlah perangkat Desa mendatangi Kades untuk mengambil haknya ternyata Kades
malah berkilah lagi bahwa tidak ada uang,” paparnya.
Sumber ini pun
takut bahwa pada proses pencairan DD nantinya lagi, akan digunakan juga untuk
membayar hutang mengingat hutang sang Kades masih sangat banyak.
“Kami takutkan
jika nanti pada proses pencairan berikutnya akan juga digelapkan untuk membayar
hutang pribadinya, sebab info yang kami dapatkan, Kades masih punya hutang
sekitar Rp. 200 juta,” ungkapnya.
Olehnya itu,
pihaknya meminta kepada pihak BPMD maupun Dinas Keuangan Kabupaten Bursel untuk
tidak membiarkan Kades melakukan proses pencairan DD berikutnya jika tidak ada
kepastian untuk mempergunakan dana tersebut untuk kepentingan desa sebagai mana
peruntukannya.
Apalagi, terkait
kondisi ini, sumber ini pun menduga bahwa Kades akan memasukan laporan fiktif
atas penggunaan anggaran-anggaran tersebut.
“Kalau sudah
begini, sudah bisa kita pastikan bahwa Kades akan memasukan laporan fiktif,”
ucapnya.
Jika nantinya
benar demikian, maka sumber ini meminta agar pihak penegak hukum dapat segera
mengusut penggunaan DD oleh Kades sehingga ada sanksi jeratan hukum sebagai
efek hukum. Sebab, DD yang dikucurkan pemerintah bukanlah untuk kepentingan
pribadi, melainkan untuk kepentingan masyarakat banyak di Desa.
Apalagi,
lanjutnya, dalam proses pencairan anggaran tersebut pun, Kades diduga telah
melakukan pemalsuan tanda tangan Bendahara Desa Ruwina Talessy.
“Pemalsuan
laporan itu bisa saja dilakukan Kades nantinya, sebab pada proses pencairan DD
tersebut saja Kades diduga telah memalsukan tanda tangan Bendahara Desa untuk
mencairkan DD tanpa melibatkan Bendahara,” tuturnya.
Sementara Kades
Emguhen, Henok Hukunala yang dihubungi via pesan singkat tak membalas.
Dihubungi via telepon selulernya pun ternyata nomornya tak bisa dihubungi.
Sedangkan,
Kepala BPMD Kabupaten Bursel David Seleky yang dikonfirmasi via telepon
selulernya mengaku telah mendapat laporan tersebut dari sejumlah staf Desadan
telah melakukan proses mediasi.
“Beta sudah
panggil dia dua kali, terakhir ketika dia pencairan itu dan beta bilang beta
seng mau tahu, se harus realisasikan dong (staf desa) pung tunjangan sampai
bulan Oktober 2017. Padahal beta dari Jakarta datang dong bilang bahwa dia
belum realisasi,” kata Seleky.
Selanjutnya
Seleky pun memanggil Kades lagi dan memerintahkan Kades untuk segera
merealisasikan pembayaran tunjangan para staf desa dan Kades janji nanti hari
Rabu kemarin Kades akan merealisasikan pembayaran tunjangan para staf Desa,
tetapi ternyata belum juga direalisasikan.
“Kalau seperti
ini, nanti saya akan pending semua dananya yang belum dicairkan. Saya pending
itu. Sebab, beta sudah panggil yang bersangkutan dan sudah lakukan pembinaan,
tetapi anak itu (Kades-red) sudah terlalu amat,” pungkasnya. (KT-01)
0 komentar:
Post a Comment