"PDIP" Investor Politik Terbesar di Pilkada Maluku

Oleh :

Abubakar Solissa

(Deputy Bidang Kajian & Politik Young Leaders Institute for Development)

Sebagai pemilik saham terbesar di pasar pemilih, PDIP dianggap memiliki posisi bargaining cukup besar dan strategis untuk memastikan kadernya maju dalam bursa pencalonan Maluku satu. Ekspektasi serta desakan para kaders dan simpatisan yang datang dari 11 Kabupaten Kota di Maluku harus dilihat sebagai reaksi politik yang menginginkan Maluku di pimpinan oleh kader-kader terbaik PDIP.

Dengan jumlah party ID yang terbilang cukup besar di Maluku, PDIP memiliki kapital yang memadai untuk menyodorkan kadernya sendiri untuk dapat bertarung memperebutkan posisi Gubernur Maluku. Apalagi PDIP dianggap sebagai partai petarung (fighter party) yang tidak pernah kekurangan stok kader pemimpin, terhitung semenjak Karel Albert Ralahalu terpilih pada tahun 2003 dan 2008 sebagai Gubernur Maluku, PDIP selalu mengambil posisi sebagai pemimpin gerbong politik.

Meskipun di tahun 2013 PDIP gagal mempertahankan kekuasaannya selama 10 tahun, tapi apresiasi justru mengalir dari kaders dan simpatisan PDIP di akar rumput (grassoort). Keputusan politik yang mempertimbangkan aspirasi pemilih ideologis (strong voters) PDIP disambut dengan dukungan masif kepada partai moncong putih itu pada pileg 2014, hasilnya PDIP keluar sebagai partai pemenang, dan menggeser posisi Partai Golkar dari pucuk pimpinan yang sudah lama berkuasa di DPRD Maluku.

Bila kita menakar fakta histori dan empirik dari perjalanan PDIP selama 15 tahun terakhir di Maluku, publik tentunya menantikan keputusan politik DPP PDIP, apakah PDIP akan sekokoh 15 tahun yang lalu dengan keputusan politiknya, yang tampil memukau dan sangat confidence dengan sumber daya politik (politic resource) yang dimiliki oleh PDIP?

Atau PDIP akan keluar dari titah historinya sebagai partai petarung yang bertumpu pada kekuatan partai, dengan menjadikan aspirasi kaders sebagai basis keputusan politik, dan masuk pada ruang kompromi-transaksional elit partai?

Kedua keputusan diatas memiliki konsekuensi politik terhadap prospek dan masa depan partai. Seperti mendayung diantara "dua karang" PDIP harus: menegaskan positioning partai sebagai upaya menjaga basis ideologis, tapi juga masih memiliki peluang untuk menang pilkada, atau menggunakan logika kompetisi dengan menghitung langkah politik ke depan, tapi konsekuensinya, partai akan kehilangan basis ideologis dan membuat stabilitas politik di internal partai tidak menentu, dan belum tentu juga keluar sebagai pemenang? (*)

Jangan Lewatkan...

Baca Juga

8:10:00 PM