Oleh :
Abubakar Solissa
Deputy Bidang
Kajian & Politik Young Leaders Institute for Development
Hampir dipastikan semua Partai Politik
telah memiliki jagoannya masing-masing. Malam ini (24/112017) Partai Demokrat
resmi memastikan dukungan politiknya kepada Andreas Rentanubun yang juga adalah
bakal calon Wakil Gubernur dari sang Petahana, Said Assagaf. Itu berarti,
pilkada Maluku hanya menyisahkan dua rekomendasi (PDIP dan Gerindra) plus
Partai Persatuan Pembangunan yg memiliki satu kursi di parlemen.
Pasangan Said Assagaf-Andreas Rentanubun
sudah hampir pasti di dukung oleh Partai Golkar, PKS dan Demokrat. Sedangkan
Murad Ismail, meskipun belum punya pasangan calon Wakil Gubernur, tapi jenderal
berbintang dua itu sudah mengantongi lima rekomendasi partai politik, yakni,
Nasdem, Hanura, PKB, PKPI dan PAN.
Berdasarkan dukungan partai politik yang
ada, maka kemungkinan besar konfigurasi pasangan calon Gubernur dan Wakil
Gubernur Maluku hanya mengukutsertakan dua pasangan calon yang diatur menurut
ketentuan UU Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Adapun pasangan yang maju lewat
jalur Independent, nantinya akan diuji lewat mekanisme verifikasi administrasi
dan faktual yang prosesnya agak ketat dan cukup berat. Butuh perjuangan ekstra
keras baru bisa memastikan tempat di panggung politik Maluku 2018 bisa aman.
PDIP sebagai partai pemenang pemilu di
Maluku diperhadapkan pada dua pilihan yang cukup dilematis. Pilihan pertama,
PDIP ikut dalam arus besar koalisi yang sudah terbentuk, yang dipimpin oleh
Partai Golkar (Said-Andre) atau ikut mendukung Murad Ismail yang di pimpin
Partai Nasdem dan Hanura. Kedua pilihan ini tentunya memiliki konsekuensi
politik buat PDIP. Partai besutan Megawati ini berpotensi akan kehilangan
momentumnya sebagai partai petarung (fighter party) yang dalam kurun waktu 15 tahun
terakhir ini selalu menampilkan kadernya sebagai Calon Gubernur. Dan yang
paling ekstrim, partai ini akan kehilangan basis ideologisnya di Pileg 2019
kalau memutuskan akan memilih salah satu, karena resistensi di akar rumput
sudah pasti akan menolak keputusan partai.
Pilihan kedua, PDIP harus mengambil
inisiatif untuk me-rekomunikasi politik dengan Gerindra dan membentuk poros
baru sebagai jalan tengah untuk menjaga basis ideologis PDIP dan memastikan
partai moncong putih itu sebagai partai penguasa di Maluku. PDIP tidak punya
pilihan lain untuk berkoalisi selain menjajaki komunikasi politik dengan
Gerindra yang memiliki 5 kursi di parlemen. Meskipun ada PPP yang secara resmi
belum memutuskan arah politiknya di pilkada Maluku, tapi kehadiran PPP tidak
cukup menggenapi angka minimal dukungan kursi di DPRD sebagai syarat
konstitusional, yakni 9 kursi. PDIP memiliki 7 kursi dan PPP 1 kursi (8 kursi).
Kedua partai ini sebenarnya memiliki
kesempatan politik (politic opportunity) untuk membangun poros baru dengan
menghadirkan figur-figur potensial yang juga merupakan kaders kedua partai.
Barnabas Orno (Bupati MBD), Hendrik Lewerissa (Ketua DPD Gerindra) dan Tagop
Soulisa (Bupati Buru Selatan) adalah tokoh politik Maluku yang cukup memiliki
pengaruh (influence) di akar rumput, ditambah dengan loyalitas dan fanatisme
simpatisan partai yang sangat besar, bisa menjadi amunisi politik untuk kedua
partai besar ini bertarung di pilkada Maluku. (*)
0 komentar:
Post a Comment