Dana Alokasi
Umum (DAU) Provinsi Maluku tahun ini diprediksi mengalami penurunan. Penurunan
DAU oleh pemerintah pusat bagi Maluku mencapai 6 persen. Demikian antara lain
keterangan Wakil Ketua DPRD Maluku Said Mudzakir Assagaff kepada wartawan di
Ambon, Kamis (9/11).
Pihak DPRD
Maluku kata Said, masih menanti ketetapan resmi dari pemerintah pusat terkait
jatah DAU yang diberikan kepada Maluku. Hal tersebut tentunya berpengaruh pada
pembahasan APBD murni tahun 2018.
"Kita tunggu putusan dari pemerintah
pusat dulu, baru kita pembahasan terkait APBD 2018,"ungkap Said.
Said mengaku, setiap tahunnya DAU bagi
Provinsi Maluku mengalami kenaikan 10 persen. Hal ini diperoleh dari 2/3
dikalikan dengan postur APBD. Tapi tahun ini, menerimaan DAU dibawah target.
Politisi PKS ini menjelaskan, pihaknya telah
berulang kali menyampaikan beberapa pertimbangan kepada pemerintah pusat didalamnya
termasuk dengan luas laut. Tapi, pemerintah pusat tidak memperhatikan hal
tersebut. "Kita sudah sampaikan termasuk ke pemerintah pusat terkait
dengan luas laut di Maluku. Tapi lagi-lagi pertimbangan tersebut tidak digubris
oleh pemerintah pusat. Info yang kami dapatkan, perhitungan DAU naik tidak
terlalu signifikan,"tuturnya.
Selain itu, target pemerintah daerah untuk
menaikan APBD 2018 senilai 3,1 Triliun dipastikan gagal, lantaran prediksi yang
digulirkan oleh DPRD. Lebih parah lagi, prediksi penurunan DAU oleh pemerintah
pusat bagi pemerintah Maluku tentunya akan berdampak pada pembangunan di
daerah.
"Penurunan
DAU akan berdampak pada pembangunan, terutama pada momentum pilkada yang akan
berlangsung pada tahun 2018 mendatang. Data yang diterima, anggaran pilkada di
Maluku menyerap anggaran hampir setengah dari postur APBD yakni berkisar
300-350 milyar, belum lagi dianggaran pengamanan yang ditawarkan oleh
TNI/Polri,"jelasnya.
Selain anggaran pilkada, hal serupa juga
berdampak pada belanja tidak langsung yang dipastikan meroket hingga 60 persen.
Untuk itu. Pihaknya akan merasionalisasi seluruh anggaran tersebut dalam
pembahasan.
"Kita akan
merasionalisasikan anggaran itu sehingga anggaran belanja langsung bisa
dimanfaatkan guna kebutuhan masyarakat,"tandasnya. (KT-HT)
0 komentar:
Post a Comment