 |
| Ketua PWNU Lampung KH RM Soleh Badjuri |
Wacana pemindahan pusat pemerintahan Republik
Indonesia (RI) dari Jakarta ke luar Pulau Jawa terus bergulir.
Tak hanya di kalangan aktivis dan politisi, gagasan
Bung Karno yang dilontarkan kembali oleh Presiden Jokowi itu juga telah menjadi
bahan diskusi serius di kalangan alim ulama dan akademisi di Provinsi Lampung.
"Saya sudah berbicara dengan kawan-kawan dan
sebagian ulama. Prinsipnya kami setuju tentang rencana pemindahan pusat
pemerintahan RI ke Lampung, karena lebih strategis dibanding daerah lain.
Ketersediaan lahan untuk lokasi Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) sangat
memungkinkan di wilayah timur dari Provinsi Lampung. Jika Lampung menjadi pusat
pemerintahan RI, dari sisi kemaslahatan tentu memiliki nilai lebih," ujar
Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Lampung KH RM Soleh
Badjuri kepada media, Sabtu (30/9/2017).
Kyai pengasuh Pondok Pesantren
Roudhotussolihin di Kabupaten Lampung Selatan itu menuturkan bahwa kaum
nahdliyin akan turut berpartisipasi aktif dalam rencana pemindahan pusat
pemerintahan RI ke Lampung demi kemajuan bangsa dan pemerataan kesejahteraan
rakyat.
"Dilihat dari sisi ekonomi, budaya, politik,
geografis dan indikator lainnya, Lampung siap dan sangat mendukung. Konflik
yang kadang terjadi di Lampung ini kebanyakan masalah urusan perut, yang lain
tidak. Hari ini kemacetan Jakarta sudah semakin parah, maka ketika ditinjau
dari sisi agama Islam, sesuai dengan kaidah 'Al-muhafadzoh 'ala al-qodiimi
al-sholih wa al-akhdzu bi al-jadidi al-aslah.' Artinya dilihat dari sisi
maslahat, dengan pertimbangan di atas Lampung lebih maslahat," tegas KH RM
Soleh Badjuri.
Dari aspek budaya, sosiolog Lampung Hasan Basri
menjelaskan tentang Piil Pesenggiri "Nemui Nyimah," sebuah nilai
kearifan lokal sebagai bagian integral dari rencana pemindahan pusat
pemerintahan RI tersebut.
"Piil Pesenggiri merupakan sistem nilai yang
dijalankan masyarakat Lampung turun-temurun. Di dalamnya ada nilai yang disebut nemui nyimah.
Nemui artinya selalu membuka diri untuk menerima tamu, sedangkan nyimah artinya
keinginan memberikan sesuatu dengan ikhlas kepada seseorang sebagai tanda ingat
dan akrab. Jadi, secara sosiologis, masyarakat Lampung selalu mengutamakan
sifat bermurah hati dan ramah terhadap semua orang, baik dalam kelompok maupun
kelompok kerabatnya," terang Doktor alumnus Unpad Bandung tersebut.
Dalam analisa mantan Rektor Universitas Tulang Bawang
(UTB) itu, letak Lampung sangat strategis karena dekat dengan Jakarta yang akan
tetap menjadi pusat ekonomi dan bisnis, bila dilihat dari dan dalam hal
penggunaan moda transportasi darat, laut dan udara. Bila terjadi pemindahan
pusat pemerintahan, negara tak akan terlalu terbebani dari segi pembiayaan
mobilisasi orang dan barang, dibandingkan dengan daerah lain yang sangat jauh.
Selain itu, lanjutnya, masyarakat Lampung sejak tahun
1900 sudah terbuka menerima pendatang terutama dari Pulau Jawa dengan datangnya
transmigrasi pertama yang ditempatkan di daerah Gedong Tataan yang kini berada
di Kabupaten Pesawaran. Perpindahan penduduk yang kerap disebut kolonisasi
tersebut terus meningkat jumlahnya sampai tahun 1969, sehingga proses pembauran
telah terjadi secara alamiah dan mampu meredam konflik.
"Dengan berbagai kelebihan Lampung di atas serta
adanya falsafah dasar masyarakat Lampung yang berpedoman pada nemui nyimah,
sangat minim rintangan dan konflik yang mungkin terjadi dalam rencana
pemindahan pusat pemerintahan RI yang akan dijalankan Presiden Jokowi,"
tutup Hasan Basri.
Setelah sebelumnya menggelar Focus Group Discussion
(FGD) "Lampung sebagai Alternatif Pusat Pemerintahan RI" medio
Agustus 2017 dan beraudiensi ke Ketua MPR Zulkifli Hasan sekitar 2 minggu yang
lalu, rencananya ratusan tokoh se-Lampung dari lintas profesi yakni rektor,
akademisi, pemuka agama, tokoh adat, kepala daerah, jurnalis, pengusaha,
politisi, aktivis dan lembaga swadaya masyarakat akan hadir pada FGD lanjutan,
Selasa (3/10/2017) bertempat di Institut Teknologi Sumatera (ITERA) yang
berlokasi di Jalan Terusan Ryacudu, Desa Way Hui, Kecamatan Jatiagung, Lampung
Selatan.
"Kami berharap FGD lanjutan pada Selasa
mendatang akan semakin memantapkan kajian menawarkan Lampung sebagai pusat
pemerintahan RI serta mampu menghasilkan tahapan kerja komprehensif yang
dilakukan bersama oleh para pemangku kepentingan di Lampung dan Jakarta. Mohon
doa dan dukungan rakyat Lampung dan seluruh rakyat Indonesia demi kemajuan
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tercinta!" seru Ketua Yayasan
Alfian Husin, Andi Desfiandi, ekonom yang menjadi Ketua Panitia Kerja dan motor
gerakan bertagar #DKILampung tersebut. (KT-rls)
0 komentar:
Post a Comment