Raharusun : 100 Hari Kerja Bupati - Wakil Bupati SBB Belum Kelihatan

Wakil Ketua DPRD SBB Mustafa Raharusun

Piru, Kompastimur.com

Visi dan Misi  Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Barat (SBT) M. Yasin Payapo dan Timotius Akerina yang sudah dicanangkan untuk Kase Bae SBB dinilai sampai saat ini belum terlihat dan belum terbukti dengan seratus hari kerja Bupati dan Wakil Bupati untuk membangun Kabupaten SBB sampai dengan saat ini.

“100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati dengan  mengiming – imingkan  program daerah ini untuk Kase Bae SBB belum terbukti dan terlihat, program daerah yang saat ini dijalankan oleh Bupati dan Wakil Bupati SBB adalah meruapakan program – program daerah yang sudah kami tetapkan di Tahun 2016. Jadi untuk itu 1.00 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati belum terbukti dan terlihat,” kata Wakil Ketua DPRD SBB Mustafa Raharusun kepada Kompastimur.com di Gedung DPRD SBB.

Ditambahkan, jika Bupati dan Wakil Bupati ingin membangun Kabupaten SBB ini sesuai dengan visi dan misi mereka berdua yakni ‘Kase Bae SBB’ haruslah terlihat dalam APBD perubahan program  - program daerah yang akan dijalankan oleh bupati dan wakil bupati baik, dalam APBD murni  yang nanti akan sama – sama dibahas dengan DPRD SBB

“Sekarang ini yang dijalankan oleh Bupati dan Wakil Bupati  adalah program yang sudah kami tetapkan d itahun 2016, tapi bukan program yang sekarang, program sekarang yang dicangkan bersama-sama dan begitu pula untuk APBD murni akan kita canangkan bersama sama dengan pemerintah daerah,” tegas Raharusun.

Menurut politisi PKB ini, yang paling penting adalah pemerintah daerah harus rajin berkomunikasi  sehingga program yang dicanangkan saat ini  haruslah integritif  dan tidak boleh terpisah-pisah karena pemotongan APBN  7 %  dari seluruh dana yang masuk, baik DAK dan DAU di Kabupaten SBB itu terjadi berarti terjadinya penurunan anggaran, jika tidak rajin melakukan komunikasi.

“Olehnya itu, di negara ini ada terdapat kunci dan gembok tersebut berada pada anggota DPRD yang lain. Contohnya adanya Fraksi Demokrat, PDI Perjuangan, Hanura, Nasdem, Amanat Keadilan, Gerindra, PKB dan Golkar haruslah adanya komunikasi pemkab SBB dengan DPRD SBB. Apalagi kita di PKB punya lima menteri, belum juga fraksi – fraksi yang lain, jika adanya  komunikasi  yang baik  antara pemerintah daerah dengan DPRD untuk  bersama – sama kita bermohon untuk kepentingan masyarakat Kabupaten SBB,” ujarnya.

Lanjutnya, pemerintah daerah haruslah sudah bisa memastikan mana jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten sehingga tahun kedepa konsentrasi pembangunan infrastruktur  khusunya jalan itu harus  terfokus pada jalan daerah.

“100 hari kerja belum kelihatan salah satunya penataan birokrasi sampai saat ini. Mungkin niat baik Bupati dan Wakil Bupati sudah ada, namun terganjal dengan aturan Menteri Dalam Negeri kurang lebih enam bulan baru akan diadakan perombakan birokrasi, berarti dalam hal ini ada perubahan bukan lagi seratus hari kerja, namun dua ratus hari kerja baru dapat dibuktikan adanya giat yang bisa dikelola oleh Bupati dan Wakil Bupati SBB,” pungkasnya.

Tambahya, Saya tidak souzon tapi  semoga dengan niat baik mereka berdua sebagai  anak negeri SBB dipastikan bisa melakukan perubahan di Bumi Saka Mese Nusa sesuai dengan visi dan misi politik mereka saat disampaikan di forum sidang istimewa maupun saat kampanye politik mereka kepada masyarakat SBBT slogan Kase Bae SBB. (KT-MFS)

Jangan Lewatkan...

Baca Juga

10:41:00 PM