Kamil Zul Akbar Buamona, S.I.P
(Kader HMI Komisariat Universitas Bung Karno Jakarta)
Melihat situasi nasional saat ini yang sedang panas dengan isu sara,
situasi saat ini lebih memanas dengan adanya media yang tidak netral. Dalam
negara Indonesia peran media masa baik cetak, elektronik dan online (pers)
sangat penting posisinya sebagai bagian dari pilar demokrasi di republik ini.
Selain sarana untuk menyampaikan informasi kepada publik, media masa juga
sebagai sarana untuk menyampaikan aspirasi rakyat terkait kinerja pemerintahan
serta edukasi kepada masyarakat.
Dalam proses negara demokratis, sebuah kenetralan, independensi, dan
objektifitas media sangat dibutuhkan. Media yang memiliki kenetralan,
independensi, dan objektifitas dapat membongkar kepalsuan yang terjadi dalam
kubu birokrasi, sehingga media dijadikan sebagai alat penyalur kritik untuk
mengawasi jalanya pemerintahan serta juga pihak swasta.
Dalam Pilkada (pemilihan kepala daerah), media televisi dapat menyukseskan
kampanye dengan cara memberi informasi tentang bagaimana cara memberikan suara
saat Pilkada, lalu membeberkan informasi tentang betapa pentingnya Pilkada kepada
masyarakat sehingga angka golput (golongan putih) menurun. Hal ini tentu saja
menunjukkan bahwa media massa senantiasa mengajak masyarakat untuk bersama-sama
mengawasi jalanya pemerintahan.
Dengan demikian, peran media terutama televisi sangat diperlukan
objektifitas dan netralitasnya dalam menyajikan informasi baik dalam pemilu
ataupun dalam pengawasan pemerintah. Namun, saat sekarang memang sulit
menemukan media terutama media televisi yang benar-benar netral atau objektif
dalam menjalankan fungsi media sebagai pemberitaan dan edukasi dengan baik dan
beretika.
Sehingga sekarang media sudah menjadi kompor (devide et impera) yang akan
menghancurkan kedaulatan NKRI, media sudah dikuasai oleh kaum kapitalis dengan
menjadikan media sebagai alat politik bagi mereka yang memiliki kepentingan
menduduki kekuasaan.
Media seharusnya memiliki independensi walaupun pemiliknya dekat dengan
para pemangku kebijakan. Media harus mampu berkata jujur demi memberitakan
kebenaran dan edukasi kepada masyarakat, tidak peduli siapa pun pemiliknya dan
apa kepentingannya.#Mena (*)
0 komentar:
Post a Comment