PB-AMI : Pemerintah Indonesia Harus Tekan Myanmar Soal Konflik Kemanusiaan di Rohingya

Ketua Bidang Politik Hukum & HAM PB-AMI, Abubakar Solissa

Jakarta, Kompastimur.com

Aksi pembantaian terhadap warga muslim Rohingya di Myanmar terus mendapat mendapat perhatian dunia. Kebiadaban militer Myanmar dikutuk keras oleh berbagai Negara di dunia, termasuk Indonesia.

Terkait kondisi itu, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi bahkan telah melakukan proses diplomasi dengan pimpinan Myanmar Aung San Suu Kyi.

Meski sudah melakukan diplomasi soal krisis kemanusiaan di Rohingya, kecaman terhadap kebiadaban militer Myanmar terus mengalir.

Ketua Bidang Politik Hukum & HAM Pengurus Besar Anak Muda Indonesia (PB-AMI), Abubakar Solissa pun turut melontarkan kecaman terhadap aksi kebiadaban militer Myanmar terhadap warga muslim Rohingya di negara bagian Rakhine State itu.

“AMI  mengutuk keras militer Myanmar dan meminta kepada semua pihak, terutama kepada pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah tegas terhadap penyelesaian konflik Rohingya,” kata Solissa lewat rilisnya kepada Kompastimur.com, Rabu (6/9).

Menurutnya, aksi kebrutalan militer Myanmar terhadap penduduk muslim Rohingya telah mengiris nurani kemanusiaan kita, apalagi aksi itu di dukung oleh sebuah sistem pemerintahan yang seharusnya bertugas melindungi seluruh rakyatnya, tanpa membedakan warna kulit maupun ras, apalagi agama, karena itu telah mencedrai nilai-nilai kemanusiaan.

“Apalagi kalau tindakan itu telah mengarah pada aksi genosida,” ujarnya pria yang akrab disapa Abu itu.

Lanjutnya, muslim Rohingya adalah potret kemanusiaan yg harus diselamatkan agar masa depan kemanusiaan di bumi ini bisa terjaga. Indonesia sebagai negara Muslim terbesar di Asia Tenggara bahkan di dunia haruslah berperan aktif untuk menggalang kekuatan negara-negara lainnya, sekaligus memberikan penekanan kepada Myanmar agar secepatnya mengakhiri tindakan represifnya terhadap masyarakat Rohingya.

Tambahnya lagi, jika diplomasi yang dilakukan oleh Menteri Luar Negeri RI tak diindahkan oleh pimpinan Myanmar Aung San Suu Kyi, maka Pemerintah Indonesia lewat Presiden Joko Widodo harus memutuskan hubungan bilateral dengan Myanmar, sebagai bentuk protes keras terhadap kebiadaban mereka.

“Biar perlu, lakukan pemutusan hubungan bilateral dengan Myanmar sebagai bentuk protes keras kita terhadap Myanmar yg selama ini tidak mengindahkan kemanusiaan hidup di Bumi Burma itu,” pungkasnya. (KT-01)

Jangan Lewatkan...

Baca Juga

2:34:00 PM