 |
| Anggota DPR Republik Indonesia Mercy Ch Barends |
Ambon,
Kompastimur.com
Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kabupaten Kepulauan
Aru melonjak drastis hingga menyengsarakan masyarakat setempat.
Hal ini diungkapkan Anggota DPR Republik Indonesia
Mercy Ch Barends saat mengunjungi Kabupaten Kepulauan Aru belum lama ini.
Keprihatinan itu diungkapkan Barends yang juga anggota
Komisi VII DPR karena kondisi dimaksud sangat bertolak belakang dengan upaya
pemerintah pusat berupaya menyamaratakan harga BBM di seluruh Indonesia.
Barends kepada wartawan di Ambon, Selasa (5/9)
menjelaskan berdasarkan laporan yang sampai di Komisi VII DPR RI, untuk Maluku
dan khususnya Kepulauan Aru ketersedian BBM sangatlah cukup bahkan mungkin
melebihi.
“Kelebihan stok itu karena dengan kebijakan moratorium
oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti membuat banyak kapal-kapal
yang tidak beroperasi dan sudah pasti ada kelebihan stok BBM. Namun pada
faktanya, ketika kemarin saya turun berjumpa dengan masyarakat ternyata akses
untuk mendapatkan BBM itu sangat sulit sekali,” jelasnya
Menurut Barends, harga BBM pun yang diluar SPBU
berkali-kali lipat dari harga normal.
“Warga mengaku banyak sekali BBM yang mereka dapatkan
dengan harga di atas harga normal yang ditetapkan oleh pemerintah. Bahkan ada
solar yang dijual dengan harga Rp 36 ribu per liter.
“Kami dorong dalam rapat dengan pemerintah di Aru
untuk segera mengeluarkan rekomendasi bagi pihak-pihak yang ingin mengelola
SPBU baru atau bagi mereka yang serius ingin berusaha BBM tolong berikan izin,
bagi pihak-pihak tersebut, jangan ditahan-tahan apalagi dipersulit, karena
masyarakat sampai dengan saat ini masih merasa sulit mendapatkan BBM,”
tandasnya.
Ia mengakui, pengakuan masyarakat, distribusi BBM di
Kepulauan Aru sampai dengan saat ini masih banyak masalahnya. Memang, untuk
tingkat agen SPBU tidak ada masalah tetapi untuk tingkat distribusi dibawah agen
SPBU terjadi banyak masalah.
Bahkan masyarakat keluhkan, ada motor-motor ikan yang
ikut membeli BBM dengan membawakan surat resmi dari instansi terkait untuk
membeli BBM di distributor yang tersedia.
“Mereka yang datang dengan surat resmi dari instansi
terkait sehinga dapat membeli BBM, sementara masyarakat yang datang sudah tidak
dapat lagi BBM dengan alasan kehabisan stok,” ungkapnya.
Apalagi para nelayan yang ada di daerah tersebut,
katanya, sangat mengeluhkan masalah kelangkaan BBM yang di dapat dengan harga
diatas normal.
Parahnya, kata Barends, nelayan menceritakan untuk
mendapatkan BBM agar dapat melaut sebanyak 20 liter saja, diharuskan ke Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Kepulauan Aru hanya untuk mendapatkan surat dari
dinas tersebut baru bisa mendapatkan BBM dari distributor.
Tak hanya itu, Barends selama kunjungan ke Kabupaten
Aru juga mendapati antrian panjang di salah satu SPBU Kota Dobo, akibat
kelangkaan BBM.
Melihat hal tersebut, ia pun meminta agar sesegara
mungkin Pemkab Kepulauan Aru untuk dapat lebih intensif lagi memperhatikan hal
tersebut agar jangan terjadi monopoli BBM. Ia juga berjanji akan membawa hal
ini ke DPR guna membahasnya bersama mitra kerja terkait. (KT-HT)
0 komentar:
Post a Comment