Ramainya
isu pemekaran Kota Cikampek beberapa waktu lalu ditanggapi secara serius oleh
sejumlah elemen masyarakat. Bahkan kehadiran Presidium Kota Cikampek yang ingin
memisahkan diri dari Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa
Barat dinilai bodong, karena susunan kepengurusannnya tidak jelas.
"Apa
pemekaran Cikampek, dari dulu juga cuman omongan doang, sampai sekarang gak
jelas," kata tokoh masyarakat Kotabaru Yarhadi, Minggu (27/8).
Dia
menyampaikan, seharusnya yang namanya presidium harus mencakup semua golongan
yang memiliki tujuan yang sama, yaitu pemekaran Cikampek. Tetapi dalam kondisi
saat ini, tidak tahu darimana asalnya ada orang yang tiba-tiba ngomong sebagai Ketua
Presidium.
"Itu
kapan dibentuknya, siapa saja anggotanya ?, harus mencakup semua komponen loh.
Itu artinya bodong," katanya.
Terlebih,
tambah Yarhadi, saat ini sedang di Jawa Barat akan ada hajat besar, yaitu
pemilihan Gubernur. Sehingga menyebut dirinya sebagai Presidium, sangat rentan
terhadap kepentingan pribadi dan golongan.
"Nanti
bisa jadi barang dagangan itu, ke calon-calon Gubernur. Padahal belum pernah
ada pembahasan Presidium," ujarnya.
Bukan
hanya itu warga Cikampek Selatan Dadang Arifudin, juga mempertanakan, kehadiran
Presidium Pemekaran Kota Cikampek, karena setahu dirinya belum pernah ada satu
kegiatan di Cikampek yang melibatkan banyak orang bahwa Presidium telah
dibentuk.
"Emang
sudah di bentuk ? Kok gak ada yang tahu sih," tanyanya.
Sementara
tokoh masyarakat Cikampek H Deden Darmansah, mengaku dibentuknya Presidium memang
tidak ada yang mengesahkan. Mereka dibentuk sendiri dan jalan sendiri, tetapi
didalamnya harus melibatkan semua golongan.
"Jadi
gak boleh ada vaksi lain. Karena yang namanya Presidium yang penggabungan
vaksi-vaksi," katanya.
Sementara
H Nandang Saefudin Zenju, yang mengaku sebagai Presidium Pemekaran Kota
Cikampek menyampaikan, legalitas Presidium bagi dirinya tidak penting.
"Gak
apa-apa mau bodong mau apa juga, yang penting semua disiapkan," katanya. (KT-HT)
0 komentar:
Post a Comment