Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPRD Maluku
lagi- lagi memberikan catatan ktitis terhadap kinerja dua Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD) Maluku. Dua BUMD itu yakni PT Dok. dan Perkapalan Wayame dan PD.
Panca Karya.
Menurut fraksi ini, kedua BUMD ini dari tahun ke tahun belum menunjukan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga perlu mendapat evaluasi mendalam dari Pemerintah Daerah Maluku.
Anggota Fraksi PKS DPRD Maluku, Turaya Samal selaku perwakilan fraksi dalam penyampaian kata akhir fraksi atas LPJ Gubernur Maluku tahun 2016 di DPRD Maluku, belum lama ini mengatakan perlu dilakukan evaluasi terhadap kinerja BUMD, khususnya PD. Panca Karya dan PT. Dok dan Perkapalan Wayame. Baik dari segi manajemen maupun dari sisi permodalan serta political will pemerintah daerah untuk memberdayakan kedua BUMD dimaksud hingga kedepan dapat memberikan kontribusi bagi penguatan keuangan daerah.
Selain itu, perlu dilakukan program ekstensifikasi untuk menambah dan menggali objek pajak dan retribusi baru yang belum tersentuh dari sektor lainnya. Salah satunya sektor pariwisata, pemerintah daerah perlu membuat rencana induk pengelolaam pariwisata di Maluku.
"Pemerintah perlu mengoptimalkan sektor pendapatan lainnya yang bisa
meningkatkan pendapatan daerah, salah satunya yakni sektor pariwisata yang
hingga saat ini masih sebatas promosi. Kedepan perlu ada aksi dari sisi
pembenahan infrastruktur sehingga menarik minat masuk wisatawan di
Maluku," jelasnya.
Dia mengatakan, dalam merencanakan penerimaan khususnya pendapatan asli daerah haruslah didasarkan angka-angka yang terukur secara rasional yang bisa dicapai terhadap setiap objek penerimaan yang melekat pada setiap SKPD. (KT-HT)
Dia mengatakan, dalam merencanakan penerimaan khususnya pendapatan asli daerah haruslah didasarkan angka-angka yang terukur secara rasional yang bisa dicapai terhadap setiap objek penerimaan yang melekat pada setiap SKPD. (KT-HT)
0 komentar:
Post a Comment