Dua Kapal Motor
Penyeberangan (KMP), yakni KMP Egron dan KMP Sardinella selama ini dikelola
oleh PT. Kalwedo Kidabela.
Diketahui kedua
feri tersebut bukan saja sering terkendala dalam pengoperasian. Upah para ABK
juga dipanjar selama bertahun-tahun, sejak 2014 silam.
Buntutnya Dewan Direksi BUMD milik Pemda Kabupaten
Maluku Tenggara Barat (MTB) itu dicurigai ada korupsi.
Terkait dugaan
itu, KNPI setempat meminta Polisi untuk mengusut dugaan korupsi di perusahaan
daerah sejak ditinggal oleh pemerintahan Bupati Bito Temmar itu.
Dugaan adanya
korupsi atau semacam penggelapan duit perusahaan ini disampaikan salah satu
anak buah kapal (ABK) KMP Egron.
"Mirisnya Dewan
Direksi ada pembagian motor metik, pica dos. Merela bisa bergaya dengan
motor-motor dinas itu, sementara ABK tidak dapat gaji, itu bagaimana?,"
ujar sumber ABK yang namanya enggan dipublikasi kepada Kompastimur.com, di
Ambon, Rabu (16/8).
Menurutnya,
kondisi terakhir kedua kapal, hanya KMP Egron yang masih bisa dioperasi. Dan
telah selesai docking di Dok Wayame,
Talake satu bulan lalu.
Sementara KMP
Sardinella tinggal tunggu waktu untuk menjadi besi tua di Pelabuhan Saumlaki
MTB.
Sumber
mengungkapkan, mati lampu di atas geladak KMP Egron beberapa hari menyebabkan
pihaknya harus bersuara di media. Membongkar dugaan ketidakberesan manajemen PT.
Kalwedo Kidabela selama bertahun-tahun.
Di saat berlabuh
di Pantai Talake saja, kapal tidak memiliki lampu penerangan akibat tidak ada
suplai bahan bakar berhari-hari.
Dia mengaku
ingin meninggalkan kapal tersebut, dan kembali pulang ke Saumlaki tapi
kesulitan biaya.
"Memang
selama di Dok, ABK setiap hari dapat makanan. Tapi pulang ke Saumlaki tidak
membawakan hasil-hasil apa-apa, baru gaji kami tidak dibayar," beber
sumber didampingi sejumlah ABK.
Ditambahkannya.
sejak dioperasikan dan melayari rutenya di MTB, khususnya KMP Egron, gaji ABK
sering dipanjar alias tidak dibayar full. Pengoperasian kapal juga macet-macet.
"Dampaknya
lari ke gaji. Sejak 2014, 2015, 2016 dan 2017 ini. Gaji selalu dibayar
separuh-separuh atau panjar," terangnya.
Akan halnya, KMP
Sardinella, hanya satu tahun beroperasi. Dan di Tahun 2015, setelah pulang docking dari Wayame juga satu kali
berlayar langsung ditinggal begitu saja. Tak terurus di Pelabuhan Saumlaki
hingga saat ini.
Menurut para ABK
ini, ketika ABK mempertanyakan hak-hak mereka, manajemen PT. Kalwedo beralasan
anggaran subsidi dari Pemda MTB juga dipakai untuk pemeliharaan KMP Sardinella.
Padahal faktanya, jangankan dioperasikan dengan subsidi, lampu di atas kapal
sejak bertahun-tahun juga tidak dinyalakan.
Sementara ABK
yang lain mengatakan, KMP Egron docking
tiga bulan di Wayame sampai selesai satu bulan lalu, dia dan rekan-rekannya
tidak digaji sama sekali sampai hari ini.
"Minta Rp.
1 juta untuk pulang lihat maitua dengan anak saja, sampai sekarang tidak
dikasih," terang ABK tersebut miris.
Terpisah, Ketua
DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten MTB Ongen Layan mengaku,
isu korupsi terkait pengelolaan Egron dan Sardinella memang mencuat di PT.
Kalwedo Kidabela pasca ditinggal Bupati Bito Temmar.
Bahkan para ABK
KMP Egron pernah berupaya bertemu Bitto, tapi terkesan mereka diakal-akali.
Saat didesak, ABK dijanjikan besok harinya meeting
dengan Dewan Direksi PT. Kalwedo. Tapi setelah besok kantor Bupati didatangi
para ABK, tiba-tiba, Bitto katakan ada pelantikan sejumlah kepala desa. Meeting pun dipending hingga sekarang.
"Tapi
kemarin-kemarin KNPI ada rapat lagi dengan Pemda dan Direksi PT. Kalwedo.
Terkesan memang banyak hal yang tak beres dari Pemda sebelumnya saat dipimpin
Bito Temmar. Intinya gaji ABK Egron harus diusut tuntas. KNPI mau protes juga
tidak bisa. Karena pihak ABK sendiri tidak mau buat laporan polisi. Padahal itu
yang jadi dasar kita nanti untuk melayangkan protes dan meminta ini diusut
Polisi," tandas Ongen Layan dihubungi via
selulernya.(KT-DS)
0 komentar:
Post a Comment