Kinerja Penjabat
Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Kelibingan kecamatan Pulau Gorom Kabupaten
Seram Bagian Timur (SBT), Samad Rumatiga menuai protes.
Pasalnya
Rumatiga dinilai sangat politis dalam menetapkan program di negeri tersebut.
Hanya sebagian warga yang menikmati hasil program-program desa, terutama yang
biayai dengan Dana Desa.
Hal ini diungkapkan oleh sejumlah warga Negeri Administratif Kelbingan kepada Kompastimur.com pekan kemarin.
Hal ini diungkapkan oleh sejumlah warga Negeri Administratif Kelbingan kepada Kompastimur.com pekan kemarin.
Mereka menilai kinerja Penjabat Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Kelibingan Itu membuat mereka tidak merasakan hasil program yang dibiayai dengan Dana Desa sejak dana yang bersumber dari APBN itu dikucurkan.
Dalam beberapa kali pencairan Dana Desa, sebut mereka digunakan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat. Ironisnya, bantuan berupa bahan bangunan itu tidak diberikan secara merata. Hanya sebagian warga memperoleh bantuan tersebut.
“Ada yang rumahnya masih bagus diberikan, sementara ada yang rumahnya rusak tidak diberikan. Ini kan tidak adil namanya,” kata sejumlah warga Negeri Administratif Kelbingan yang enggan namanya dipublikasi.
Ironisnya,
lanjut mereka, pola pembagian bahan bangunan tersebut sarat dendam politik
pasca pemilihan kepala daerah Kabupaten SBT Tahun 2015 lalu. Sebab, warga yang
tidak menikmati hasil program yang dibiayai Dana Desa tersebut merupakan
pendukung pasangan kandidat Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten SBT Abdul Mukti
Keliobas-Fachri Husni Alkatiri (Mufakat).
“Mungkin karena kami pendukung Mufakat (Akronim Mukti Keliobas-Fachri Husni Alkatiri-red). Karena kami tidak terima (bahan bangunan) semua pendukung Mufakat, sementara yang terima itu semua pendukung kandidat lawan,” beber mereka.
“Mungkin karena kami pendukung Mufakat (Akronim Mukti Keliobas-Fachri Husni Alkatiri-red). Karena kami tidak terima (bahan bangunan) semua pendukung Mufakat, sementara yang terima itu semua pendukung kandidat lawan,” beber mereka.
Karena itu, mereka mendesak Bupati SBT Abdul Mukti Keliobas segera mengevaluasi kinerja Penjabat Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Kelibingan, Samad Rumatiga.
“Karena sebagai masyarakat, kami ingin adanya keadilan dalam pemerintahan dan pembangunan,” ungkap mereka. (KT-FS)
Luar biasa, Tak hanya itu Seharusnya Tidak ada Perbedaan Dalam Hal Membangun Daerah. Toh Ketika itu Terjadi Masyarakat Setempat Juga yg Merasakannya.
ReplyDelete