 |
| Barnabas Orno ketika mendaftar di PDI Perjuangan sebagai Balon Gubernur |
Pemuka masyarakat Maluku Barat Daya (MBD)
di Ambon, Herman Siamiloy, menyatakan keinginan Bupati Barnabas Nataniel Orno
maju mencalonkan diri sebagai Calon Gubernur Maluku 2018-2023 patut diapresiasi
seluruh komponen masyarakat mengingat hal itu merupakan hak politik individual
yang diakui Indonesia sebagai negara demokrasi dan kebanggaan selaku putra
daerah setempat.
Namun, dari sisi kapasitas, kualitas,
dan rekam jejak penataan birokrasi dan etika perpolikan selama lebih dari tujuh
tahun terakhir (2010-2017), Orno dinilai belum layak memimpin Maluku yang lebih
rumit dan multidimensi ketimbang sekadar mengurus MBD yang lebih sempit
cakupannya.
“Selaku orang MBD di Ambon, saya
mendukung langkah Abas (Barnabas Nataniel) Orno untuk mencalonkan diri sebagai Calgub
Maluku, karena itu hak politik yang bersangkutan, dan merupakan suatu
kebanggaan karena untuk Pilgub Maluku ada putra MBD yang menyatakan ingin maju
bertarung, tetapi bila mencermati kondisi pemerintahan dan pembangunan di MBD
yang masih kacau balau dan sekarang entah kemana atau tidak jelas arah pembangunannya
karena masyarakat disana semakin bingung dan resah seakan-akan MBD sudah di
persimpangan jalan antara kemajuan dan keterpurukan panjang, secara pribadi
saya menilai langkah Abas Orno itu tidak rasional, dan jujur saya mau bilang
kalau Abas Orno belum layak memimpin Maluku yang skopnya jauh lebih besar dan
lebih rumit persoalannya daripada urus MBD. Atur MBD saja tidak becus hingga
saat ini, apalagi mau urus Maluku,” cibir Siamiloy dalam jumpa pers di Ambon, Jumat
(2/6).
Dalam pendekatan etika sosial dan
perpolitikkan Maluku, nilai Siamiloy, langkah Orno sangat tidak terpuji dan
menimbulkan perasaan menggelitik di masyarakat Maluku di luar MBD.
“Saya sendiri heran, baru-baru ini Abas
Orno tampil sebagai motor utama deklarasi pembentukkan calon provinsi MBD di
Lapangan Merdeka Ambon, tapi sekarang dia mau maju mencalonkan diri sebagai Calgub
Maluku. Hanya orang yang tidak beretika saja yang mau melakukan hal itu. Ini
namanya politik pembodohan dan politik pembohongan. Mestinya dia berjuang terus
untuk memperjuangkan terwujudnya deklarasi pembentukkan calon provinsi MBD,
bukan malah maju mencalonkan diri sebagai Calgub Maluku. Kasihan dan sangat
memalukan karena miliaran rupiah uang rakyat akhirnya dikorbankan penguasa
untuk kepentingan politik bargaining pribadi penguasa menuju Pilkada Maluku
2018,” beber Siamiloy.
Siamiloy menyebutkan pemerintahan di MBD
kini kehilangan arah, karena pemangku kepentingan lebih memikirkan isi perut
daripada kesejahteraan masyarakat setempat. Sudah begitu dunia pendidikan di
MBD porak-poranda karena penunjukkan, pengangkatan, dan pemutasian guru/tenaga
kependidikan didasarkan pada balas jasa politik dan balas dendam politik.
“Meski MBD sangat kekurangan tenaga
guru, tapi ada guru-guru yang diangkat sebagai Camat karena kedekatan dengan
penguasa. Para Kepala Sekolah pun takut bersuara dan takut berimprovisasi dalam
mengajar karena selalu diancam akan dimutasikan ke pulau-pulau yang tidak ada
sinyal dan jaringan telekomunikasi berikut gaji dibayarkan sekali dalam tiga
bulan tergantung cuaca disana. Pegawai dan pejabat pun dimanfaatkan penguasa
untuk melawan saudara-saudara mereka yang selama ini berseberangan pandangan
dengan penguasa. Jadi, pengangkatan pegawai, guru dan apapun yang terkait
birokasi di MBD tidak berdasarkan kompetensi dan kecakapan (keahlian) figur
tapi berdasarkan bagian dari tim sukses penguasa. Mana mungkin orang yang gagal
mengurusi hal-hal kecil mau berambisi mengurusi urusan lebih besar. Istilahnya
jadi Ketua RT saja tidak mampu, tapi mau berambisi menjadi lurah dan camat. Dimana
moral dan etika pemimpin dimaksud,” kesal Siamiloy.
Selain sektor pendidikan, urai Siamiloy,
angka penduduk miskiN sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS) Maluku
menempatkan MBD sebagai wilayah dengan jumlah penduduk termiskin terbesar di
bawah 10 kota/kabupaten lain di Maluku.
“Baru-baru ini saya membaca hasil rilis
Bappenas Tahun 2017 yang menyatakan MBD merupakan salah satu kabupaten dari 48
daerah di Indonesia yang tidak kebagian DAK fisik karena ketidakmampuan
pemerintahannya mengimplementasikan program-program dan menjabarkan anggaran
pemerintah pusat. Bayangkan sudah begitu parahnya MBD. Dan ini bukan lagi
rahasia umum yang mesti ditutup-tutupi,’’ ucap Siamiloy.
Siamiloy menyatakan langkah politik Orno
untuk mencalonkan diri sebagai Calgub Maluku merupakan ironi, kelucuan bahkan
satire (ejekan pedas) di tengah penderitaan dan kesengsaraan masyarakat MBD
yang masih sulit keluar dari kerawanan-kerawanan sosial, telekomunikasi,
informasi, dan lainnya, akibat salah urus yang diurusi orang-orang yang tidak
tepat selama 72 tahun Indonesia bebas dari belenggu penjajahan bangsa asing.
“Saya juga menganggap 20 anggota dewan
di MBD sebagai wakil rakyat abal-abal karena takluk di bawah ketiak penguasa.
Kalau ada anggota dewan yang datang ke masyarakat untuk menyonyialisasikan
Peraturan Bupati, mungkin hanya ada di MBD. Kan nau-nau kalau dewan menempatkan
diri sebagai underbouw dari bupati, bukankah eksekutif dan legislatif itu
kedudukannya setara dan mitra. Masyarakat MBD yang lahir dan dibesarkan di
Ambon sudah muak dengan politik pembodohan seperti ini. Masyarakat MBD di Ambon
tidak gampang dibodohi, mereka sudah cerdas, mereka tidak mudah dihasut, dan
mereka tahu bahwa semua ini hanya kepentingan politik sesaat orang-orang yang
tidak bertanggung jawab yang sengaja mengorbankan saudara-saudara mereka di MBD
hanya untuk kepentingan pribadi dan kelompok kepentingan,’’ kunci Siamiloy. (KT-ROS)
0 komentar:
Post a Comment