Marine Vessel
Power Plant (MVPP) atau kapal pembangkit listrik dengan nama Aradeniz Powership
Zeynep Sultan berkapasitas 60 megawatt (MW) akhirnya tiba di Ambon. Hal ini disampaikan langsung oleh Anggota
Komisi VII DPR Republik Indonesia, Mercy Ch Barends kepada wartawan via ponsel,
Rabu (15/3).
"Kapal
pembangkit listrik atau Marine Vessel Power Plant (MVPP) Aradeniz Powership
Zeynep Sultan berkapasitas 60 megawatt ini sudah tiba di Ambon. Ini menjadi
kebanggaan dalam penantian masyarakat Maluku dalam menjawab masalah kelistrikan
selama ini," ujar Barends.
Dia mengatakan,
kapal tersebut akab menjawab keresahan masyarakat Maluku terhadap kelistrikan
yang terjadi di Pulau Ambon dan sekitarnya. Menyangkut dengan koordinasi dan
perijinan, Barends menuturkan telah diselesaikan oleh pemerintah, sehingga ketika
kapal tersebut tiba di Ambon maka tidak ada lagi masalah.
"Yang
diharapkan, kapal ini bisa menjawab persoalan kelistrikan yang selama ini
membelenggu Kota Ambon dan Pulau Ambon,"katanya. Untuk memperlancar
pengoperasian dari kapal berkekuatan 60MgWatt ini, maka perlu dibangun jaringan
transmisi sepanjang 42 Km dengan penyediaan 98 buah tiang menara saluran angin
bertegangan tinggi yang dipuncaki pada lokasi PLTU di Desa Waai. Kehadiran
mesin kapal ini juga diperkirakan akan membantu menerangi 100.000 rumah
pelanggan yang tersebar di Pulau Ambon dan 3 kecamatan di Maluku Tengah yakni
Leihitu, Salahutu dan Leihitu Barat dengan persentase pertumbuhannya sekitar 8
-9 Persen.
Politisi senayan
asal Maluku ini mengatakan, Provinsi Maluku harus berbangga lantaran di
Indonesia baru lima wilayah yang dapat menggunakan kapal tersebut. Lima daerah
tersebut diantaranya NTB, NTT, Sumbar, Sulawesi dan terakhir di Kota Ambon.
"Ini adalah
bentuk perhatian pemerintah pusat yang dibantu oleh perjuangan kita di Komisi
VII,"jelasnya. Untuk diketahui, kapal yang sebelumnya 3 kali batal
kunjungi Ambon ini bukan milik Negara Indonesia namun, pemerintah mendatangkan
dengan menggunakan sistem sewa dalam jangka waktu 5 tahun. Politisi asal PDIP
ini menambahkan, ini merupakan solusi cepat dari pemerintah untuk menjawab
persoalan kelistrikan di wilayah pulau dan terluar include di dalamnnya
Provinsi Maluku. Selain itu, pengoperasian kapal tersebut masuk dalam blue
print program listrik 35.000 MgWatt yang dicanangkan oleh Presiden beberapa
waktu lalu. (KT-HT)
0 komentar:
Post a Comment