Dana Desa (DD) dan Anggaran
Dana Desa (ADD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang kini bernilai
miliaran rupiah setiap tahunnya dikucurkan pemerintah ke setiap desa harusnya
dipergunakan secara maksimal untuk membangun desa-desa di Kabupaten Buru
Selatan (Bursel).
Hanya saja, tujuan kucuran
DD dan ADD itu selama ini belum dipergunakan secara maksimal dalam mewujudkan
berbagai pembangunan yang seharusnya menyentuh masyarakat. Sebab, para Kepala
Desa (Kades) di Kabupaten Bursel sering menyalahgunakan DD dan ADD itu untuk
kesenangan sesaat yang tak layak dicontohi.
Betapa tidak, setaip kali
para Kades melakukan pencairan ADD dan DD, mereka selalu saja langsung
berkunjung ke sejumlah Kafe atau Karaoke yang berada di Kota Namrole untuk
berpoya-poya dan meminum minuman keras.
“Kami sangat menyesalkan
perilaku para Kades di Kabupaten Bursel ini, sebab setiap kali mereka melakukan
pencairan DD maupun ADD, mereka langsung menghabiskan anggaran hingga puluhan
juta di Kafe-Kafe,” kata salah satu took pemuda Kabupaten Bursel, Maraden
Hukunala kepada media ini di Kantor Bupati Bursel, Selasa (21/02).
Sekretaris Persekutuan
Pelajar Mahasiswa Waemulang ini mengaku bahwa apa yang disampaikan ini bukan
menjadi rahasia lagi, tetapi telah menjadi budaya puluhan Kades di Kabupaten
ini.
“Kebiasaan buruk para Kades
ini bukan rahasia lagi. Sebab, setiap kali pencairan, coba cek saja ke
Kafe-Kafe, pasti ada para kades yang minum-minum disana dengan menggunakan uang
rakyat,” paparnya.
Sementara pada desa-desa
yang Kadesnya sering menghabiskan DD dan ADD di Kafe-Kafe tersebut tidak
terlihat pembangunan yang signifikan.
“Anggaran yang dikucurkan
miliaran rupiah, tetapi pada banyak Desa di Kabupaten Bursel tidak terlihat
pembangunan yang sepadan dengan kucuran anggaran pemerintah tersebut,”
ungkapnya.
Bahkan, Hukunala menduga,
para Kades sering memalsukan pertanggung jawaban DD dan ADD tersebut setelah
anggaran yang mereka cairkan digunakan tidak pada peruntukannya.
“Kami duga para Kades sering
palsukan pertanggungjawaban DD dan ADD. Apalagi, banyak diantara mereka yang
ketika waktu untuk memasukan pertanggung jawaban tidak tahu harus
mempertanggungjawabkan apa, sehingga terkadang mereka meminta bantuan
pihak-pihak tertentu untuk membuat pertanggung jawaban yang diduga dipalsukan
itu,” ujarnya.
Terkait kondisi itu,
Hukunala berharap Bupati Bursel, Tagop Sudarsono Soulissa tidak diam ketika
mengetahui persoalan ini. Sebab, ketika para Kades menghabiskan DD dan ADD pada
tempat-tempat yang tidak semestinya seperti ini, maka tujuan pembangunan dari
Desa atau dari pinggiran yang dicita-citakan oleh Pemerintah Pusat dibawa
Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla serta
Pemerintah Kabupaten Bursel dibawa kepemimpinan Bupati Tagop Sudarsono Soulissa
dan Wakil Bupati Buce Ayub Seleky tidak akan dirasakan secara maksimal oleh
masyarakat di setiap desa.
“Kami minta Pak Bupati mesti
tegas terhadap para Kades nakal ini, sebab jika budaya bobrok para Kades
seperti ini terus dipertahankan, maka tujuan pembangunan yang harusnya
dirasakan oleh masyarakat di desa-desa tidak terjawab secara baik. Padahal,
Pemerintah Pusat maupun Daerah sudah mengucurkan dana yang tidak sedikit kepada
masing-masing desa dan harusnya para Kades bisa merealisasikan penggunaan
anggaran itu bagi pembangunan di Desa-Desa yang mereka pimpin,” tuturnya. (KT-01)
0 komentar:
Post a Comment