Ambon, Kompastimur.comPers sangat penting bagi pembangunan negara, namun saat ini jagat media mainstream (arus utama) tengah menghadapai tantangan besar dengan hadirnya media sosial (medsos).
“Medsos menjadi ketergantungan baru yang luar biasa, tidak hanya di kalangan masyarakat tetapi semua kalangan, baik bupati/walikota, gubernur, menteri bahkan presiden. Ada yang senang twitter, instagram, main game, path, facebook semuanya gandrung medsos,” kata Presiden Jokowi, pada puncak Peringatan Hari Pers Nasinal (HPN) di Ambon, Kamis (9/2).
Menurutnya, satu per satu media mainstream yang tidak mampu bersiasat dan beradaptasi mulai berguguran. Ini kecendrungan di seluruh dunia.
“Kita harapkan di Indonesia tidak terjadi, karena medsos memang sudah menjadi memusingkan pemerintah. Saya temui perdana menteri dan presiden di negara lain, mendengar semua mengeluhkan medsos,” ungkapnya.
Presiden Jokowi mengakui, media mainstream bisa diajak berdiskusi dan berbicara, tetapi medsos tidak ada yang bisa memagari.
“Inilah dampak keterbukaan yang semua negara menghadapinya, bukan hanya Indonesia yang hadapi fenomena ini, tetapi seluruh negara di dunia mengalami. Saya yakin, meskipun digempur medsos, media mainstream tidak akan hilang, sebagaimana radio dan tv tidak hilang. Keduanya sama-sama eksis, bisa saling melengkapi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap informasi,” ungkapnya.
Media sosial, katanya, unggul karena kecepatan, karena nilai aktualitas, sementara media mainstream menonjol karena akurasi dan kedalaman materi-materinya.
“Digitalisasi proses komunikasi membuat setiap orang atau setiap individu bisa menjadi produsen berita. Semuanya bisa memberitakan apa yang dia lihat dan dialaminya. Setiap saat media sosial, kebanjiran berita. Ada berita yang obyektif, aktual, kritik yang baik, tetapi banyak juga berita hoax atau bohong. Hoax mengganggu kebebasan kita,” kata Presiden Jokowi.
Presiden mengakui, ada berita medosos yang membuat kegaduhan, ada berita yang penuh caci maki, fitnah, memecah belah masyarakat, bahkan mengancam persatuan bangsa. “Tetapi saya mempunyai keyakinan, bahwa ini justru mendewasakan dan mematangkan kita, tahan uji, tidak perlu banyak keluhan kalau mendengar berita di media sosial, karena ini fenomena semua negara,” tandasnya.
Karena itu, mari bersama-sama memerangi dan stop berita bohong, berita yang pecah belah, dan berita-berita fitnah.
“Seharusnya media mainstream mampu meluruskan hal yang bengkok-bengkok, menjernihkan yang terjadi di medsos, dan tidak lantas ikut larut dan malah memungut isu-isu yang belum terverifikasi di media sosial sebagai bahan berita,” tegasnya.
Karena itu, sekarang bisa melihat kalau ada trending topic di medsos justru dipakai untuk dijadikan berita, tanpa diverifikasi, apakah berita itu betul-betul benar atau tidak benar.
“Media mainstream tidak boleh luntur dan junjung tinggi etika jurnalistik yang menuntut aktualitas, obyektifitas, disiplin dalam melakukan verifikasi,” kata Presiden.
Presiden Jokowi juga mengapresiasi upaya-upaya Dewan Pers, yang melakukan verifikasi terhadap perusahaan media masa, baik cetak maupun elektronik, selain menjamin profesionalitas dan perlindungan terhadap wartawan dengan adanya verifikasi tersebut, sehingga masyarakat bisa mengetahui media mana yang bisa dijadikan rujukan dan media mana yang dipercaya dalam pemberitaan.
“Saya berharap, peringatan HPN, di Kota Ambon, dalam memperteguh komitmen kita bersama untuk membangun Indonesia yang harmoni dan mewujudkan ekonomi merata bagi seluruh rakyat Indonesia,” katanya.
Ajang Evaluasi
Sementara itu, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat
Margiono mengatakan peringatan HPN menjadi ajang evaluasi dan koreksi
bagi pers dalam menjalankan peranannya sebagai pencerdasan bangsa. “HPN
dipakai untuk mengevaluasi dan mengoreksi pers. Yang belum baik nanti
harus dikoreksi. Dan yang sudah baik, diberi penghargaan,” katanya.Ada beberapa hal yang bisa catat dari koreksi yang diberikan rakyat Indonesia, di antaranya, pers terlalu fokus pada sektor bisnis, indepedensi, pelanggaran kode etik dan kecenderungan pimpinan pers menjadi pimpinan politik.
“Kalau saya bisa jawab yang terakhir itu. Karena dalam Undang-Undang (UU) Pers tidak ada larangan pimpinan pers menjadi pimpinan politik. Yang tidak boleh adalah, karya jurnalistik yang melanggar UU Pers dan kode etik jurnalistik,” ujarnya.
Ia berharap pers nasional ikut mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalu pemberitaan. Selain itu, mempersempit kesenjangan sosial, kemiskinan dan menciptakan lapangan pekerjaan baru.
Dalam kesempatan itu, Margiono mengungkapkan seluruh peserta HPN berdiskusi tentang hoax atau fake news. Ia meyakini berita hoax tidak akan menggoyang kekuatan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang besar. “Biarkan berita hoax itu ada karena merupakan bagian dari perkembangan zaman. Tugas pers menangkal berita hoax tersebut,” paparnya.
Untuk itu, Dewan Pers bersama PWI telah membentuk Jaringan Wartawan Anti Hoax (Jawah). Di dalam jaringan ini ada beberapa tokoh pers nasional yang akan bergerak membuat sel-sel jaringan ke daerah-daerah.
Margiono mengucapkan terima kasih kepada Presiden Jokowi yang telah menyempatkan diri menghadiri acara puncak peringatan HPN 2017 di Ambon.
“Tidak ada acara yang kita tidak puas dan senang kalau dihadiri Presiden. Semua yang kurang dirasakan tidak penting. Seperti tenda panas, udara panas dan sebagainya. Semua yang kurang tidak ada yang terasa. Ternyata kalau bertemu dengan Presiden senangnya bukan main. Makanya sebagai rakyat saya minta bapak Presiden agar sering mengunjungi rakyat yang belum dikunjungi atau diundang ke Istana biar semangatnya seperti kami,” ucapnya.
Gubernur Maluku, Said Assagaf mengharapkan momentum pelaksanaan HPN ke-69 tahun 2017 dapat menjadi semangat dalam pembangunan kemaritiman di Indonesia, khususnya di Maluku.
“Tema Pers dan Rakyat Maluku Bangkit dari Laut sangat tepat bagi Maluku yang merupakan daerah Kepulauan. Maluku memiliki 1.342 pulau yang menjadikan Maluku sebagai daerah Kepulauan terbesar di Indonesia. Sebab Maluku dan kemaritiman sesungguhnya sudah terkenal, pernah menjadi pusat rempah dan sutra,” kata Said.
Ia mengharapkan potensi kelautan dan perikanan yang ada di Maluku dapat terus ditingkatkan, sehingga bisa mendunia.
Saat acara puncak HPN tersebut juga ada penyerahan bantuan dari Kementrian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) berupa lampu hemat listrik. Kementrian Perhubungan, berupa avokasi pelayaran bagi 1000 orang, 1000 life jacket, 22 bus dan 2 kapal penyebrangan antar pulau. Kementrian lingkungan hidup dan kehutanan berupa Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup tentang Izin Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan.
Seperti yang diketahui, Presiden Jokowi tidak hadir sendiri, namun juga Ibu Negara Iriana Widodo, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Mahari, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Perumahan Rakyat dan Pekerjaan Umum Basuki Hadimuljono, Menteri Kesehatan Nila F Moloek, Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPan-RB) Asman Abnur.
Ada juga Menteri Sosial Khofifa Indar Parawansa, Menteri Komunikasi dan Informasi Rudyantara, Menteri Pendidikan Muhadjir Efendi, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua DPR Setya Novanto, Kepala Sekretariat Presiden Darmansjah Djumala, Sekretaris Militer Presiden Marsda Trisno Hendradi, Komandan Paspampres Mayjen (Mar) Bambang Suswantono, Staf Khusus Presiden Johan Budi, dan Kepala Biro Protokol Sekretariat Presiden Ari Setiawan, Anggota DPR RI Nurul Arifin, Duta Besar Negara, Pimpinan BUMD dan BUMN, serta Bupati/Walikota di Indonesia. (KT-S5)
0 komentar:
Post a Comment