Namlea,
Kompastimur.com
Pimilihan kepala daerah Kabupaten
Buru periode 2017-2022 selangkah lagi memasuki masa puncak.
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Buru sesuai jadwal melakukan debat kandidat yang diikuti pasangan calon kepala
daerah nomor urut 1. Ir. Bakir Lumbessy, M.BA - Amrulah Madani Hentihu, SE
dengan akronim BARU dan pasangan nomor urut 2 Ramly Ibrahim Umasugi, S.Pi.,MM –
Amus Besan, SH dengan akronim RAMA.
Dalam sambutan singkatnya, Ketua
KPU Kabupaten Buru Munir Soamole mengatakan debat yang dilangsungkan hari ini
merupakan tahapan penting yang dilaksanakan oleh penyelenggara, dalam hal ini
KPU Kabupaten Buru agar masing-masing kandidat pasangan calon dapat
menyampaikan visi-misi dan program yang akan dilaksanakan jika kelak terpilih.
Tentunya tahap ini sangat
mempunyai arti bagi seluruh masyarakat Kabupaten Buru, agar dapat menilai dan
menentukan pilihan pada tanggal 15 Februari mendatang. Bukan sekedar menentukan
pilihan saja, akan tetapi lebih dari itu masyarakat juga harus mengetahui
apa-apa saja program yang akan dilaksanakan oleh calkada bursel.
Debat yang dilaksanakan di aula Kantor
Bupati Buru tersebut dimulai pukul 10.30 WIT dan disiarkan secara langsung oleh
TV Cabel Wolio berkerjasama dengan TVRI Maluku, sementara untuk TVRI Maluku
sendiri dilakukan siaran tunda. Panalis yang menguji dua kandidat calkada
tersebut masing-masing Drs. Yusuf Madubun, M.Si Dekan Fisip Unpatti/Pembantu Rektor
III dan DR. Yohaness Letemia, SM.,MH, Ketua Prodi Pasca Sarjana Unpatti serta
Moderator Insany Sahbarawaty. Dengan durasi 190 menit dan dibagi dalam enam
sesi dibawah sorotan tema “Peningkatan Kesejahteraan Rakyat”.
Calon Bupati-Wakil Bupati BARU
yang tampil dalam sesi ketiga untuk bertanya kepada paslon RAMA terkait dengan
pengisian posisi esalon II sesuai dengan kompetensi serta berproses di Baperjakat
sebelum mengambil sebuah keputusan, dijawab oleh Paslon RAMA tidak menyentuh
pertanyaan dan terlihat berbelit-belit, bahkan mencerminkan kalau selama ini
pemerintah Kabupaten Buru periode 2011-2017 tidak mengikutsertakan Baperjakat sebagai
lembaga fit and properties dan hanya dilakukan asal suka-suka saja alias like
and dislike.
Sebaliknya paslon RAMA yang
bertanya ke paslon BARU persoalan pembagian tugas antara Bupati dan Wakil
Bupati, dijawab dengan santai dan terukur secara akademis dan prosudur oleh
Bakir Lumbessy.
Pada kesempatan ini Lumbessy
terlihat sangat mapan dalam mengelola birokrasi karena Lumbessy sendiri pernah
menjadi Wakil Bupati periode 2002-2007 mendampingi Husnie Hentihu, bahkan
pernah menduduki jabatan esalon II di lingkup pemprov Maluku.
Paslon BARU melalui Bakir
Lumbessy juga menyinggung persoalan pendidikan sebagai sarana menciptakan SDM
masyarakat Buru dan buruknya sector kesehatan dimana belum adanya dokter
spesialis sebagai akibat 98% pasien dirujuk ke rumah sakit Ambon dan akhirnya
kembali dalam bentuk Jenazah. Menanggapi pertanyaan itu, Ramly menjawab terbata-bata
dengan mengatakan sektor pendidikan di Kabupaten Buru saat ini sudah sangat
baik, hal ini ditandai dengan banyaknya Pustu dan Puskesmas yang sudah dibangun,
serta banyak yang sudah disekolahkan diluar daerah.
Selain itu, sang Paslon Wakil
Bupati Amos Besan mengatakan sangat konsen terhadap pendidikan bahkan sudah ada
anak Bupolo yang disekolahkan di luar negeri oleh pemda. Hal ini yang membuat
publik marah dan menganggap ucapan Calon Wakil Bupati “asbun”. Karna yang
bersekolah di Rusia adalah buah karya keluarga, bukan pemda Buru.
Hal lain yang menjadi sorotan
paslon RAMA melalui Ramly yakni program paslon BARU terkait dengan anggaran 1-3
Milyard Rupiah per desa pertahun serta adanya tantangan kepada PSN dan juga
peningkatan upah honorer daerah.
Menurut Ramly, dengan kondisi
Keuangan daerah yang hanya 778 Milyard Rupiah per Tahun 2017 ini tidak mungkin
untuk dilakukan pengalihan anggaran sebesar itu, dan pasti ini program yang
akan gagal.
Menanggapi pertanyaan paslon
RAMA, kemudian dijawab oleh Bakir diantaranya : untuk anggaran 1-3 Milyard
Rupiah tahun 2017 tidak mungkin dianggarkan karena APBD 2017 sudah berjalan,
insya allah Tahun 2018 akan dianggarkan termasuk tunjangan PSN dan peningkatan
upah honorer.
Bagi paslon BARU program ini
rasional dan bisa dijalankan oleh paslon BARU dengan cara mengurangi sektor
pembangunan proyek fisik dan proyek PL (penunjukan langsung) yang selama ini
tidak bermanfaan bagi masyarakat dan hanya menjadi lahan garapan bagi
sekolompok orang disekelilingi kekuasaan. Bagi paslon BARU sudah saatnya kita
merubah minset berpikir membangun dari pinggiran dan desa ke kota, sehingga
anggaran atau APBD harus untuk rakyat bukan untuk penguasa dan kroni-kroninya.
RAMA dibuat pusing tujuh keliling
dengan pertanyaan pamungkas dari panalis terkait dengan keberadaan pertambangan
Gunung Botak yang hingga hari ini belum mampu keluar dari problem dan juga
tidak memberikan PAD bagi kesinambungan pembangunan di Kabupaten Buru selama 5
tahun dibawah kepemimpinan Ramly. Isu ini juga menjadi isu nasional yang
menyita pemerintah Kabupaten Buru periode 2011-2017 bolak-balik berurusan
dengan berbagai pihak, baik di Pemprov maupun Pempus, termasuk beberapa
pimpinan SKPD dan oknum harus bolak-balik menghadap penegak hukum.
Paslon RAMA gerah dan terusik
menjawab persoalan Gunung Botak, bahkan tindakan apa yang harus dilakukan
kedepan jika terpilih menjadi Bupati-Wakil Bupati Buru pun tidak menyentuh akar
permasalahan yang ditanyakan Panelis, padahal seharusnya Ramly dengan masa 5
Tahun memimpin Kabupaten Buru sudah bisa bercermin dan mampu mengatasi hal tersebut.
Inilah yang membuktikan kalau Ramly gagal dan terbelenggu persoalan Gunung
Botak. Ramly juga lebih banyak menggunakan waktu dan tidak memberikan
kesempatan buat Calon Wakil Bupati untuk menjawab. Apa ini berarti bahwa ketika
terpilih nanti sang Wakil Bupati hanyalah “ban reserep”…???. (KT-10)
0 komentar:
Post a Comment