Piru, Kompastimur.com
Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Seram Bagian Barat dan kontraktor yang mengerjakan proyek talud penahan gedung Kantor DPRD SBB harus bertanggung jawab atas rusaknya proyek tersebut setiap tahunnya.
Hal itu ditegaskan Sekretaris Umum Pimpinan Daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kabupaten SBB Nazarudin Payapo kepada Kompastimur.com kemarin mengatakan DPRD SBB dalam fungsi pengawasannya tidak boleh diam dengan kondisi proyek milik Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten SBB itu.
“DPRD Kabupaten SBB dalam fungsi pengawasannya sudah seharusnya memanggil Dinas PU dan kontraktor untuk mempertanggung jawabkan rusaknya proyek yang terkesan dikerjakan asal-asalan ini,” tegas Payapo.
Menurutnya, rusaknya proyek ini ada di depan mata para wakil rakyat Saka Mese Nusa sehingga pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten SBB tidak boleh tutup mata begitu saja.
Apalagi, lanjutnya, proyek ini sudah sering mengalami kerusakan setiap tahunnya dan tidak sedikit anggaran yang dikeluarkan hanya untuk memperbaiki proyek yang dikerjakan secara tidak profesional itu.
“Diawal Tahun 2017, talud ini kembali ambruk. Ini akibat dari pekerjaaan mereka yang tidak profesional dan sangatlah merugikan daerah serta masyarakat yang berkendaraan melintasi daerah sekitar talud penahan gedung DPRD SBB tersebut,” paparnya.
Dikatakan, sering rusaknya talud ini sudah sepatutnya menjadi pelajaran bagi Dinas PU Kabupaten SBB sehingga kedepan, perlu ada kajian yang mendalam terhadap proyek ini sehingga tak lagi menghambur-hamburkan uang untuk perbaikan proyek ini setiap tahun ketika musim penghujan tiba.
Disisi yang lain, kontraktor yang tidak becus dalam proses pekerjaan proyek seperti ini sudah sepantasnya tidak dimenangkan lagi dalam proses tender proyek-proyek fisik milik Dinas PU Kabupaten Bursel. Bahkan, bila perlu harusnya di black list saja. (KT-MFS)
0 komentar:
Post a Comment