Dobo, KT
Thomas Benamen mendukung sepenuhnya Aksi Unjuk Rasa yg di
lakukan oleh Pemuda Demokrasi yg du lakukan oleh Wahab Mangar dkk. Pasalnya,
isi tuntutan yg meminta Inspektorat mengusut dana Hibah bagi berbagai
Organisasi tidak jelas peruntukannya. " saya mendukung 1.000 persen apa yg
di demo oleh adik-adik asal Aru ini karena daerah ini terlalu Korupsi,"
tutur Benamen dengan kesal.
Hal ini dikatakan, Benamen kepada Kompas Timur dikediamannya,
kemarin.
Benamen juga meragukan
kinerja Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru, karena lembaga pengawasan milik
Pemerintah ini mandul dalam memberikan pengawasan yang ketat dalam penggunaan
anggaran di daerah ini sehingga potensi kerugiaan negara akibat berbagai dugaan
korupsi terus terjadi.
Benamen menyinggung
soal dana Hibah 200 juta bagi PPA dan 600 juta bagi Panitia Pemekaran Aru
Perbatasan yang tidak jelas pertanggungjawban-nya.
Kata Benamen, uang bagi Panitia Pemekaran tidak berdasarkan
payung hukum sehingga potensi kerugian semakin besar.
Selaku Ketua Yayasan Jargaria yang mengelolah AKBID dan
beberapa sekolah juga terkesan dianaktirikan oleh Pemda Aru karena sama sekali
tidak mendapatkan bantuan hibah sejak Tahun 2008, padahal yayasannya telah
meluluskan banyak SDM yang mengabdi di daerah itu.
Menyinggung masalah Persoalan Sekda Definitif yang sampai
saat ini masih terkatung- katung menurut, Benamen Gubernur Maluku harus melihat
masslah ini karena Plt Sekda Arens Uniplaita telah menjabat Plt kurang lebih 3
tahun sehingga harus diadakan seleksi Sekda Baru. Karena dirinya melihat Bupati
dr Johan Gonga terkesan cuek dengan masalah Sekda ini. Sehingga dirinya meminta Gubernur turun tangan.
"Wong Bupati berangkat keluar daerah hampir setiap hari
sehingga tugas-tugas daerah terkesan
diabaikan dan hampir 1 tahun menjabat tidak ada tanda-tanda pembanngun yang
berarti di bumi jargaria," sentil Benamen.
Benamen berharap KPK dan BPKP untuk segera mengusut berbgai dugaan Korupsi di daerah Aru. Seperti
proyek dana KONI yang diduga melibatkan Plt Sekda Arens Uniplaita, dugaan
korupsi Proyek-proyek fiktif, khususnya jalan yang telah memmpergunakan dana
milyaran rupiah, tapi jalan rusak total, utamanya di wilayah selatan.
Benamen juga menilai Anggota DPRD Aru saangat mandul dalam
menjalankan fungsinya dalam mengawasi berbagai dugaan penyalaguaan uang rakyat,
sebaliknya DPRD Aru juga sibuk mengurus proyek mereka yg diduga dikelola pihak
ketiga. (KT-DW)
0 komentar:
Post a Comment