Namrole, KT
Wakil Bupati (Wabup) Buru Selatan
(Bursel), Buce Ayub Seleky mengaku pemberian bantuan pemberdayaan yang
disalurkan oleh Dinas/Badan persemakmuran di Kabupaten Bursel selama ini sering
salah sasaran karena tak disertai dengan data yang valid tentang identitas dan
kapasitas penerima bantuan.
“Pernah dapat catatan untuk di
Dinas Kelautan dan Perikanan loh, orang itu hari ini dia minta sebagai nelayan
loh, jadi dia kelompok nelayan. Tahun berikut dia mau dapat gergaji, dia
mengaku sebagai kelompok tukang. Tahun berikut dia mengaku sebagai peternak,
dia dapat sapi lagi,” kata Wabup dalam sambutannya ketika membuka Raker Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bursel, Rabu (9/11).
Bayangkan, lanjut Wabup, kalau satu
orang mendapatkan bantuan pemberdayaan seperti itu, bagaimana kita bisa menekan
kemiskinan.
“Karena orang yang sama menerima
bantuan yang sama dalam profesi dan kapasitas yang berbeda,” ujarnya.
Bahkan, Wabup membeberkan bahwa ada
temuan dirinya tentang PNS yang juga menerima bantuan Pancing Tonda, padahal
bukan nelayan kendati tak diungkapkan secara langsung siapa oknum PNS tersebut.
“Ada PNS yang dapat bantuan pancing
tonda, ada loh. Dan ini yang harus saya salahkan ini, saya pernah sampaikan,
kalau perikanan itu hanya ada di Kepala Madan, Leksula, Waesama, kita focus
disana. Ngapain kita pakai ke Ambalau, Namrole dan Fena Fafan,” paparnya.
Wabup mengaku bahwa hingga akhir
Tahun 2016 ini, pihaknya telah menyalurkan bantuan Pancing Tonda nyaris 2.000
buah, tetapi tidak memberikan dampak yang signifikan bagi capaian nelayan di
Bumi Fuka Bipolo ini.
“Sekarang ini, kita sudah bagi
Pancing Tonda hampir 2.000 loch, tapi coba Bapak/Ibu cari ikan di Namrole,
susah. Karena profesi orang-orang menerima itu bukan nelayan. Mereka berprofesi
sebagai pengemudi antar kota kecamatan,” terangnya.
Terkait dengan kondisi itu, Wabup
meminta agar kedepan minset masyarakat di Kabupaten ini harus dirubah sehingga
kesejahteraan masyarakat yang diimpikan bersama bis adiwujudkan bersama melalui
bantuan pemberdayaan yang harusnya tepat sasaran secara menyeluruh.
“Nah minset kita kedepan harus
dirubah, jika kita ingin mensejahterakan masyarakat, maka harus dimulai dengan
data-data yang kuat. Makanya sekarang, prinsipnya adalah by name, by address,
by profesi. Iya toch,” katanya.
Olehnya itu, Wabup menghimbau
kepada seluruh pimpinan SKPD di lingkup Pemkab Bursel, utamanya pada
Dinas/Badan persemakmuran agar dalam implementasi penyaluran bantuan
pemberdayaan kepada masyarakat haruslah disertai dengan data kependudukan yang
valid dan akurat.
“Jadi Bapak/Ibu di Dinas/Badan
persemakmuran, kalau ada bantuan-bantuan pemberdayaan kepada mereka yWabuang
memang di SK-an untuk mendapatkan harus dimulai dengan identitas berupa KTP,
bila perlu Kartu Keluarga. Karena di KTP dan Kartu Keluarga itu telah
menjelaskan kapasitasnya, baik pengusaha, pegawai negeri, TNI/polri.
Kadang-kadang katong kasih kesana berupa bantuan Pancing Tonda dan bantuan-bantuan
lain, tetapi ternyata yang terima itu PNS-PNS,” cetusnya.
Menurut Wabup, apa pun sekolah kita
itu tinggi, tetapi dia tidak bisa menjelaskan identitas kita untuk memperkuat
kapasitas, yang bisa menjelaskan itu adalah dokumen-dokumen kependudukan.
“Oleh karena itu, siapa yang berhak
menerima itu harus dibuktikan dengan data kependudukan, karena di dalam KTP dan
Kartu Keluarga itu menjelaskan kapasitasnya, apakah dia pengusaha, apakah dia
PNS atau pun TNI/Polri,” katanya.
Tambahnya, kalau memang KTP calon
penerima bantuan pemberdayaan itu
menjelaskan bahwa dia itu PNS, maka langsung di copot. Begitu pun, kalau di
KTP-nya itu menjelaskan bahwa dia Pengusaha atau orang yang layak hidup dan
bukan nelayan, maka langsung di copot. Kalau dia petani dan bukan nelayan pun
harus di copot.
“Karena itu, saya minta kepada
seluruh staf yang dibawahi oleh saya harus dimulai dengan data-data yang
valid,karena dari situlah apa yang kita harapkan, yakni tepat guna, tepat
sasaran dan tepat hidup dapat terpenuhi. Sebab, kalau tidak maka kita hanya
bererorika dalam berbicara,” pungkasnya. (KT-01)
0 komentar:
Post a Comment