Fraksi Golkar (FG) DPRD
Maluku minta perhatian Pemerintah Provinsi Maluku, terkait dengan penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), haruslah berdasarkan pada
prinsif efisiensi dan efektifitas, yang sesuai dengan kebutuhan daerah.
Hal ini disampaikan
oleh Ketua Fraksi Golkar Rasyad Efendy Latuconsina pada penyampaian Kata Akhir
Fraksi di Kantor DPRD Maluku, Jumat (4/11).
"Harapan fraksi
memang seperti itu, pemerintah ketika dalam penyusunan anggaran belanja
haruslah sesuai dengan kebutuhan dan
efektivitas yang benar, yang berdasarkan
pada kebutuhan daerah dan tidak terkesan salah sasaran," kata Latuconsina.
Menurutnya, Fraksi
Golkar menilai proses penyusunan
anggaran bukan sekedar menaikkan atau menurunkan nilainya, tetapi berbagai
pencapaian pada periode sebelumnya harus menjadi tolak ukur dalam penyusunan
perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2016.
Bahkan, kata dia, perlu
diberikan apresiasi terhadap kinerja
Pemerintah Provinsi Maluku, dimana pada saat pembahasan dokumen rancangan
perubahan APBD 2016, diketahui ternyata realisasi Pendapatan Anggran Daerah
(PAD) yang bersumber dari SKPD dan BUMD melebihi target pendapatan.
"Tentu ini
merupakan prestasi yang sangat baik. Adanya peningkatan PAD ini, Fraksi Partai
Golkar perlu memberikan apresiasi karena ini merupakan bagian dari kerja keras,
dan kerja sama yang baik sehingga pendapatan anggaran daerah bisa melebihi
target,” terangnya.
Karena itu, lanjutnya, SKPD dan BUMD yang
pendapatannya di atas 100 persen perlu diberikan penghargaan dari pemerintah
maupun DPRD. Sementara untuk SKPD dan BUMD yang dinilai kinerjanya kurang baik
dalam penyerapan anggaran, perlu dilakukan evaluasi terhadap kinerjanya,
sehingga kedepan bisa bekerja secara
baik dan mampu bersaing dengan SKPD
maupun BUMD yang kali ini dapat
meraih hasil di atas 100 persen.
Lebih lanjut dia mengatakan, kedepan
pemerintah harus meningkatkan upaya intensifikasi terhadap sumber pendapatan
guna memberikan kontribusi signifikan bagi pelaksanaan program pembangunan di
Maluku, terutama untuk kesejahteraan rakyat.
"Kedepan Pemprov harus memperhatikan
pembangunan Maluku dan juga
kesejahteraan masyarakat. Selain itu,
Pemprov juga perlu mengalokasikan anggaran sebesar 20 persen pada bidang
pendidikan, dan 10 persen-nya untuk
bidang kesehatan, yang rancangan anggarannya harus berdasarkan pada ketentuan
undang-undang,” ujarnya.
Karena, tambahnya,
selama ini berdasarkan penilain Fraksi Golkar DPRD Maluku, pendidikan di Maluku
terkesan kualitasnya masih rendah. Mulai dari sisi infrastruktur sarana dan
prasarana maupun kualitas guru yang belum memadai, sehingga semuanya perlu
diperbaiki.
'Selain pendidikan,
kesehatan juga perlu diperhatikan terutama untuk masalah pelayanan di Rumah
Sakit RSUD Haulussy Ambon, yang selama
ini terus dikeluhkan oleh masyarakat atas pelayanan maupun dari para dokter
yang dipekerjakan disana, dan ini yang perlu menjadi fokus perhatian Pemerintah
Provinsi untuk memperbaikainya, sehingga kedepan jangan lagi terjadi hal yang
sama seperti saat ini," tandasnya. (KT-HT)
0 komentar:
Post a Comment