Jayapura, KT
Terpisah, anggota Komisi IV DPR Papua, Yarius Balingga mengatakan, komisinya membentuk tim monitoring ke beberapa wilayah untuk memantau sejumlah proyek.
Tim monitoring
Komisi IV DPR Papua, komisi yang membidangi infrastruktur melakukan pemantauan
sejumlah proyek di wilayah Selatan Papua menemukan kejanggalan pengerjaan tiga
proyek di Kabupaten Merauke. Jika ditotal, anggaran untuk tiga proyek itu
mencapai ratusan miliar.
Stefanus Kasiepo yang melakukan monitoring di
wilayah itu bersama rekannya, Christ Lisamasu mengatakan, di Merauke pihaknya
meninjau sejumlah proyek infrastruktur di tiga lokasi. Namun ada kejanggalan
dalam proyek itu.
Salah satu proyek yang dianggap janggal yakni
rehabilitasi jaringan daerah rawah di Wasser-Nasem yang dikerjakan PT. Bintang
Kulijang Jaya dan PT. Citra Mulia Pasifik dengan anggaran senilai Rp17, 577
miliar lebih dengan volume pekerjaan 17.391,33 meter kubik. Namun seiring waktu
ada revisi anggaran. Nilai kontraknya turun menjadi sehingga nilai
kontraknya Rp15, 513 miliar dengan volume pekerjaan 572.000 meter persegi
dengan saluran sebanyak 36.
"Ini direncanakan untuk mengairi sawah. Tapi
temuan kami, tak ada sawah di daerah itu. Pemerintah beralasan tahun depan baru
sawahnya dibuat. Inikan janggal. Tak masuk akal. Harusnya sawah ada dulu baru
dibangun pengairan," kata Stefanus Kaisiepo, Kamis (27/10/2016) petang.
Selain proyek tersebut tim monitoring Komisi IV DPR
Papua juga menemukan kejanggalan proyek peningkatan jalan batas kota, Humbe ke
Bian, Distrik Malind senilai Rp86,667 miliar lebih dengan jarak 25,6 kilometer.
Proyek itu harusnya rampung dalam dalam tiga tahun. Namun hingga kini, jalan
yang dikerjakan baru 15,6 kilometer.
"Nah yang sisa 10 kilometer ini tidak. Ini
yang belum selesai rutenya ke batas kota-Kali Bian di dermaga penyeberangan ke
Distrik Okaba. Perencanaan pekerjaan ini hanya sepanjang 4,7 kilometer yang
menggunakan kerangka besi. Bagaimana perencanaannya ini?" ucapnya.
Kata Stef, pihaknya juga menemukan kejanggalan
dalam pengaspalan jalan di Kubrik, Distrik Jagerab Erambu senilai Rp23,298 miliar yang menggunakan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK)
2016. Pengerjaan proyek itu dinilai tak sesuai volume pekerjaan. Pengaspalan
tak dilakukan sepanjangan jalan yang dikerjakan.
"Pengaspalannya terputus-putus. Misalnya
diaspal sepanjang 1 kilometer. Jalan sepanjang 1 kilometer berikutnya tidak
diaspal. Setelah itu diaspal lagi. Begitu seterunya. Memang pekerjaannya sesuai
volume. Tapi kenapa harus putus-putus. Kenapa tidak diaspal sekalian hingga
mencapai volume yang ditentukan," katanya.
Melihat kondisi itu, politisi Partai Hanura
tersebut menilai, perencanaan pembangunan infrastruktur di Papua
asal-asalannya. Kedepan, DPR Papua akan lebih teliti melihat pekerjaan yang
direncanakan SKPD.
"Hanya saja kendala kami selama ini eksekutif
selalu terlambat menyerahkan KUA PPAS kepada DPR Papua. Akibatnya kami tak bisa
maksimal mempelajari program yang diajukan pemerintah sebelum pembahasan APBD
Induk," imbuhnya,
Terpisah, anggota Komisi IV DPR Papua, Yarius Balingga mengatakan, komisinya membentuk tim monitoring ke beberapa wilayah untuk memantau sejumlah proyek.
"Apalagi sejak 2014-2016 ada pekerjaan multy
years. Tak hanya jalan. Juga ada jembatan dan beberapa lainnya," kata
Balingga.
Menurutnya, tim Komisi IV DPR Papua ada yang
berangkat ke wilayah Pegunungan Tengah, wilayah selatan Papua dan wilayah
pesisir. (TJ)
0 komentar:
Post a Comment