Tokoh Pemuda asal
Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) yang juga Sekretaris Umum Perhimpunan Profesi
Hukum Kristen Indonesia (PPHKI) Capter Ambon, Freddy Ulemlem memprotes
kebijakan politik yang dilakukan oleh Bupati Kabupaten MBD, Barnabas Orno yang
mengabaikan pengembangan putra-putri asal Kecamatan Pulau Masela dalam rangka
penyiapan pengelolaan Blok Masela kedepan.
Menurut Ulemlem,
putra-putri Kecamatan Pulau Masela bukanlah anak tiri yang harus diabaikan oleh
pemerintahan Orno. Namun, kenyataannya dalam pengakomodiran peserta Diklat
Migas yang dibiayai oleh Pemkab MBD, putra-putri MBD asal Kecamatan Pulau
Masela memang diabaikan.
“Saya
selaku anak negeri Kabupaten MBD,
asal Desa Nura,
Kecamatan Pulau Masela berpendapat bahwa, Bupati MBD Barnabas
Orno tidak jujur dan dewasa di dalam menentukan kebijakan politik dalam rangka
mengamankan kepentingan rakyat MBD,
khususnya
anak negeri,” kata Ulemlem via telepon
selulernya, kepada Kompas Timur, Rabu (19/10) .
Menurut Ulemlem,
dalam persiapan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk menghadapi pengelolaan Bok
Masela kedepan, ternyata tak ada satu pun putra putri asli Pulau Masela yang
diakomodir untuk ikut dalam pembiayaan Pemda MBD.
“Padahal
sesungguhnya daerah penghasil tambang yang harus mendapat perhatian atau
prioritas utama,
termasuk didalamnya kesejahteraan bagi
daerah daerah pinggiran,” ujarnya.
Ulemlem mengaku
heran dengan SDM yang disiapkan Pemkab MBD saat ini yang telah mengabaikan
hak-hak putra-putri asal Kecamatan Pulau Masela.
“Saya
mempertanyakan kepada Pemda
MBD yang di pimpin oleh Barnabas Orno bahwa siapa anak anak
yang dibiayai oleh Pemda tersebut? Apakah
mereka anak Bupati, anak
Wakil Bupati, anak anggota DPRD,
anak Kepala Dinas, anak Camat atau siapa mereka,” tanya Ulemlem tegas.
Menurutnya,
berbagai praktek kapitalis, imperialisme dan
neoribealisme jangan menjadi bagian di dalam sistem pemerintahan MBD, karena praktek-praktek tersebut hanya
menjadikan rakyat korban atas kepentingan busuk.
“Saya
mengharapkan Bupati Barnabas Orno segera mempertimbangkan apa yang sudah
dilakukan tanpa mengakomodir anak anak negeri asal asli Pulau Masela. Sebab, menurut kami, tidak ada alasan untuk
tidak mengakomodir anak anak asal asli Pulau Masela, jangan jadikan kami seperti
istilah ayam pung telur tapi sapi pung nama. Apakah ini dilakukan untuk anak
anak negeri asal asli Pulau Masela,”
tanyanya lagi.
Terkait kondisi
itu, Ulemlem bersumpa demi Tuhan dan demi leluhur
bahwa dirinya tidak akan tinggal diam dan tidak
berhenti meneriakan apa yang menjadi keinginan rakyat.
“Demi
rakyat saya siap melakukan apa saja untuk mengamankan kepentingan rakyat,” paparnya.
Selain itu,
lanjut Ulemlem, masyarakat hukum adat Pulau Masela pun harus melihat kebijakan
pemerintahan yang tidak mengamankan kepentingan orang Pulau Masela tersebut. Sebab, menurutnya, putra-putri asli Pulau
Masela bukanlah anak tiri di Kabupaten MBD.
“Jangan
diam melihat ketidakadilan yang terjadi pada diri kita. Siapapun yang termasuk
pemerintah,
bila tidak melihat kepentingan kita,
maka sikat sampai rata tanah,”
pungkasnya. (KT-FU)
Ya..kalau bupati harus adil lah...masak ada yang dianaktirikan
ReplyDeleteMBD itu luas..banyak kecamatan dan pulau2nya. Bukan cuma pulau Masela tapi juga masih ada anak2 dari pulau lain yg blm terakomodir..Coba di koordinasikan dgn baik untuk kedepannya dpt diakomodir..Kalo tahun ini blm ada mungkin bisa thn depan..JANG TALALU BATARIA DI MEDIA..Masyarakat bukannya senang tapi BOSAN dengar ciutan kayak gini..
ReplyDelete