17 Desa Di Malteng Masih Terkendala Akses Transportasi

Ambon, KT

Hingga kini, sebanyak 17 Desa di Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng), masih mengalami masalah akses, terutama terkait dengan sarana transportasi darat.

Akibatnya, berbagai kepentingan masyarakat yang berhubungan lintas Desa, ke kecamatan, maupun ke Kota untuk melakukan berbagai kegiatan mengalami hambatan. 

Hambatan tersebut termasuk melemahkan kondisi ekonomi masyarakat. Hal ini diakibatkan kasus Korupsi Damayanti yang melibatkan Balai Jalan dan Jembatan di Provinsi Maluku yang sedianya memperbaiki Ruas Jalan Lintas Salemang –Taniwel di Pulau Seram, Kabupaten Malteng di batalkan.

Ketua Himpunan Pemuda Mahasiswa Teluk Dalam Seram Utara, Abdul Mikat Ipaenin, Rabu (12/10) mengatakan, jalan yang sudah dianggarkan Pemerintah Pusat sebanyak Rp 54,3 miliar untuk ruas jalan tersebut tidak bisa lagi dikerjakan. Padahal, jalan Provinsi yang sudah ditingkatkan statusnya menjadi jalan Nasional tersebut mengalami rusak berat. 

“Ruas Jalan trans seram ini sudah lama mengalami kerusakan berat. peningkatan status jalan dari Provinsi ke Jalan Nasional sampai sekarang tidak ada realisasinya sama sekali. Apalagi kasus korupsi Politisi PDIP Damayanti yang melilit para Kontraktor yang menangani jalan Lintas seram tersebut mengakibatkan ruas jalan yang menghubungkan 17 Desa di Kecamatan Seram Utara Barat terhenti. Yang rugi bukan Pemerintah tetapi rakyat, karena menghambat komunikasi dan transportasi dengan kota Kabupaten maupun Desa-Desa lainnya,” ujar Mikat.

Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ambon ini mengatakan, masalah tersebut bukan hanya menghambat transportasi penghubung masyarakat Seram Utara Barat saja, akan tetapi juga menghambat lajunya sistem perekonomian masyarakat kecil di pedesaan. 

“Desa-Desa kami sudah jauh dari kota. Apa jadinya bila jalan Trans Seram yang menjadi andalan kami melintas itu juga rusak. Masyarakat mengeluh dengan kondisi jalan yang sudah tidak bisa lagi dipergunakan, karena menghubungkan 17 Desa/Negeri di Kecamatan Seram Utara Barat. Kalaupun dipaksakan, mobil angkutan pedesaan akan mengalami kesulitan atau tidak bisa sampai ketujuannya,” terangnya.

Menurutnya, kerusakan jalan tersebut diketahui oleh Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah yang berasal dari Dapil Seram Utara, namun hingga kini tidak ada tindakan dari anggota DPRD kabupaten setempat untuk merubah kondisi yang ada. Setidaknya ada sikap dan kebijakan alternatif yang diambil sebagai Wakil Rakyat. 

Dia membeberkan bahwa salah satu penyebab kerusakan jalan yang panjangnya 5 km itu adalah PT Nusa Ina yaitu perusahan Kelapa sawit yang mempergunakan truk-truk besar memuat hasil panen Kelapa sawit melewati jalan trans Seram itu, dan membuat kerusakan lebih menambah parah lagi. Angkutan hasil panen itulah membuat yang mondar-mandir mengangkut hasil kelapa sawit untuk dimuat keluar dari Perusahaan.

“Mestinya anggota DPRD Kabupaten Malteng Dapil Seram Utara mngambil kebijakan alternatif bila belum ada anggaran, tolong panggil PT Nusa Ina yang juga mempergunakan jalan tersebut sehingga kerusakan berat yang terjadi terhadap jalan itu akibat aktivitas PT Nusa Ina pun harus diperbaiki juga. Jadi, PT Nusa Ina harus diberikan tanggung jawab juga untuk memperbaiki jalan tersebut dengan aksi menimbun kerusakan jalan akibat muatan mereka dengan mempergunakan mobil truk yang besar,” paparnya.

 Dikatakannya, hingga kini tidak ada tindakan nyata bagi masyakat di kecamatan Seram Utara Barat. “Kan ada 2 orang Anggota DPRD Kabupaten Malteng dari Dapil Seram Utara Barat, yang mana tidak ada kontribusi apa-apa. Semoga suara hati dari 17 Desa di dengar pemerintah, berilah kami sejahtera, dan merasakan kemerdekaan yang sudah puluhan tahun dialami,” tandasnya. (KT-SH)

Jangan Lewatkan...

Baca Juga

11:48:00 PM