Ternate, KT
Komisi I DPR-RI
bersama Badan Intelijen Daerah (BIN) melakukan kunjungan ke Maluku Utara
(Malut), untuk membahas masalah keamanan dan ketahanan daerah.
Karo Humas dan Protokoler Pemprov Malut, Salmin Djanidi di Ternate, Senin,
mengatakan, anggota DPR-RI juga mendengarkan paparan Pangdam XVI Pattimura
Mayjen TNI Huyarto terkait dengan kondisi keamanan di Malut yang relatif aman
dan kondusif.
Dia mengatakan, Komisi I yang membidangi pertahanan, luar negeri dan informasi ini berjumlah lima orang masing-masng Asril Hamzah Tanjung, Idris Panjalangi, Andika Pandu, Budi Yuoyasri dan Irene Roba melakukan kunjungan kerjanya selama empat hari.
"Memang, dalam beberapa pekan ini, pascakonflik Tolikara harus diminimalisir, sehingga tidak berpotensi terjadi di daerah lain, termasuk di Malut," katanya.
Pemprov Malut, kata dia, meminta kepada anggota Polri dan TNI untuk terus melakukan razia, terutama para pemasok miras dari Pulau Halmahera dan Sulawesi Utara yang akan dijual di daerah ini.
Aparat kepolisian juga diminta membasmi peredaran miras di kabupaten/kota di Malut guna meminimalisir peluang pertikaian antarwarga masyarakat, apalagi saat ini tahapan pilkada di kabupaten/kota mulai jalan.
Anggota Komisi I DPR-RI juga melakukan serangkaian kunjungannya ke markas Korem 152 Babullah Ternate dan menggelar pertemuan bersama Gubernur Malut.
Gubernur Malut Abdul Gani Kasuba sebelumnya menyatakan seluruh kabupaten/kota di Malut kondisi keamanannya relatiF kondusif, dan masyarakat diminta untuk ikut menjaganya.
"Saya meminta kepada aparat keamanan untuk bertindak tegas terhadap berbagai pihak-pihak yang coba menyebarkan isu-isu yang meretakkan hubungan harmonis antar-umat beragama," katanya.
Selain itu, Gubernur meminta dukungan seluruh tokoh masyarakat dan tokoh agama di Malut, terutama dalam membangun kehidupan toleransi antarumat beragama. [Antara]
Dia mengatakan, Komisi I yang membidangi pertahanan, luar negeri dan informasi ini berjumlah lima orang masing-masng Asril Hamzah Tanjung, Idris Panjalangi, Andika Pandu, Budi Yuoyasri dan Irene Roba melakukan kunjungan kerjanya selama empat hari.
"Memang, dalam beberapa pekan ini, pascakonflik Tolikara harus diminimalisir, sehingga tidak berpotensi terjadi di daerah lain, termasuk di Malut," katanya.
Pemprov Malut, kata dia, meminta kepada anggota Polri dan TNI untuk terus melakukan razia, terutama para pemasok miras dari Pulau Halmahera dan Sulawesi Utara yang akan dijual di daerah ini.
Aparat kepolisian juga diminta membasmi peredaran miras di kabupaten/kota di Malut guna meminimalisir peluang pertikaian antarwarga masyarakat, apalagi saat ini tahapan pilkada di kabupaten/kota mulai jalan.
Anggota Komisi I DPR-RI juga melakukan serangkaian kunjungannya ke markas Korem 152 Babullah Ternate dan menggelar pertemuan bersama Gubernur Malut.
Gubernur Malut Abdul Gani Kasuba sebelumnya menyatakan seluruh kabupaten/kota di Malut kondisi keamanannya relatiF kondusif, dan masyarakat diminta untuk ikut menjaganya.
"Saya meminta kepada aparat keamanan untuk bertindak tegas terhadap berbagai pihak-pihak yang coba menyebarkan isu-isu yang meretakkan hubungan harmonis antar-umat beragama," katanya.
Selain itu, Gubernur meminta dukungan seluruh tokoh masyarakat dan tokoh agama di Malut, terutama dalam membangun kehidupan toleransi antarumat beragama. [Antara]
0 komentar:
Post a Comment